RIAU (RA)- Kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Serumpun Mahasiswa Riau (Semari) mempertanyakan sikap Menteri Dalam Negeri  (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo yang menolak menyetujui revisi RAPBD Riau Tahun 2015.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Semari, Andi Zaidul Khair, Jumat (12/12) di Jakarta. Ia menilai penolakan Mendagri tersebut merupakan "manuver politik" dan bentuk ikut campur pemerintahan pusat terhadap politik anggaran di Daerah.

"Mendagri sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat sebaiknya tidak bermain politik, ia harus objektif dan bebas dari kepentingan partai politik," ujanya tegas

Mahasiswa juga menyesalkan pernyataan Mendagri yang secara terang-terangan mengatakan terdapat anggaran "bodong" dalam RAPBD Provinsi Riau Tahun 2015.

"Terlalu jauh bila Mendagri mengatakan demikian, harusnya ia membeberkan kepada publik anggaran apa yang dimaksud agar tidak memberikan preseden buruk terhadap pemerintahan daerah," tukas Zaid

Hal senada diungkapkan oleh Usep Mujani, aktivis Konfederasi Organisasi Daerah Nusantara (Kodenusa), organisasi bersama mahasiswa daerah se Indonesia.

Ia mengingatkan Mendagri seharusnya dapat memberikan supervisi dan pengawasan bila terdapat masalah administratif, bukan sebaliknya menyatakan pernyataan yang mensubordinasi pemerintahan daerah.

"Mendagri sudah keterlaluan bila mengumbar pernyataan yang tidak sepatutnya, kami berharap pemerintahan pusat mendorong pemerintahan daerah untuk bekerja cepat bukan sebaliknya," pungkasnya.

Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Asryadjuliandi Rachman membantah adanya mata anggaran bodong yang disusupkan pada APBD 2015 senilai Rp10,7 triliun. Ia juga menyebutkan saat ini anggaran tersebut tengah dipersiapkan menjelang anggaran tersebut digunakan awal tahun.

"Siapa yang bilang bodong anggarannya, tidak ada itu," bantah Plt Gubri ketika dikonfirmasi.

Andi juga menyebutkan, Kemendagri meminta Provinsi Riau kembali mempelajari APBD Riau 2015 yang dikembalikan oleh pusat. Dan APBD Riau tetap sebesar Rp10,7 Triliun.

laporan : romg