PEKANBARU, RiauAktual.com - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yakni Muhammad Fadri AR dan Dian Sukheri SIp, mendatangi Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta dengan membawa empat orang calon pegawai negeri sipil kategori dua, Rabu (23/4/2014) untuk diskusi terkait pengangkatan CPNS K2.

Dari hasil pertemuan itu, Kemen-PAN menerangkan kepada Anggota DPRD Kota Pekanbaru dan para CPNS K2 yang hadir, bahwa lambatnya proses pengangkatan CPNS K2 karena belum lengkapnya data dari daerah.

"Pihak Kemen-PAN menyampaikan bahwa ini yang lulus sedang tahapan pemberkasan, sebenarnya kalau menuruti aturan yang ada dari awal tak akan ada tertinggal. Tapi karena ada permainan di daerah yang tidak melaporkan K2 ini dengan baik dan betul, makanya jadi tertunda," kata Fadri, melalui selulernya.

Menurut Fadri, segala bentuk permainan dalam pengangkatan CPNS K2 ini, akan dibahasnya dalam rapat Komisi III nantinya sepulang dari Jakarta. Karena, daerah wajib melengkapi data yang sesuai dengan yang ada. Jika ada permainan, maka kondisi ini sudah masuk kepada pidana.

"Kami akan panggil dinas terkait dan mengkroscek data-data itu, kalau di Pekanbaru ada 900an, apakah itu mereka masuk K2 sebelum 2005 atau tidak, kalau sebeum 2005 maka mereka berhak," terangnya.

Fadri mengaku juga akan meminta tanggung jawab pemerintah dan tenaga K2 atas data yang dikirimkan ke pusat. Dengan cara membuat surat pernyataan, kalau ada data yang tidak asli maka CPNS K2 ini akan menjadi tidak sah alias batal.

"Kita akan kawal pemberkasan. Walaupun ini di luar agenda perjalanan dinas, namun saya akan komit menyelesaikannya. Karena hari ini kita perjalanan dinas hanya mengenai BPJS, bukan mengenai ini," tuturnya.

Dijelaskan Fadri lagi, bahwa memang dirinya menyempatkan untuk membawa empat perwailan CPNS K2 ke Jakarta bertemu Kemen-PAN di sela-sela kunjungan kerjanya ke Jakarta juga tentang BPJS.

"Karena ini janji saya, dari pada berangkat lagi kan mubazir. Kalau soal BPJS tadi kan pada 2016 tak ada lagi jamkesda. Data masyarakat yang menerima diperbaharui datanya, mereka sifatnya menunggu data dari daerah. Daerah harus proaktif, lurah dan kecamatan jangan ada yang menolak rekomendasi kalau ada masyarakat memasukkan permohonan," imbuhnya. (rrm)