TAMBANG, RiauAktual.com - Disaat pemerintah mencanangkan dan juga mengencangkan ikat pinggang untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas, baik itu gubernur, kepala dinas, dan anggota DPRD yang sering bepergian ke luar negeri yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat dan media massa, namun ada yang luput dari perhatian masyarakat dan media massa saat sekolah mengadakan perjalanan wisata ke luar negeri, karena ini hanya bersifat intern sekolah sehingga hal ini tidak terpantau.

Seperti halnya terjadi di SMP Negeri 4 Tambang yang beralamat di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, hampir setiap tahun mengadakan perjalanan wisata baik ke pulau Jawa maupun ke luar negeri, naum dalam dua tahun terakhir ini mereka selalu ke luar negeri,  kalau pada tahun lalu ke negeri Malaysia, maka tahun ini mereka mengunjungi Thailand.

Perjalanan wisata ini pun menjadi pembicaraan di tengah kalangan orang tua/wali murid di Desa Taraibangun. Para masyarakat ini menyayangkan kepergian para guru yang konon katanya berjumlah 52 orang jalan-jalan ke luar negeri.

"Dari mana anggarannya itu, ndak sedikit tuh mah," kata salah seorang warga Taraibangun yang tak mau namanya disebutkan, karena anaknya saat ini bersekolah di SMP tersebut kelas VIII.

Dari pembicaraan di salah satu kedai kopi ini, Kamis (25/12/2013), para orang tua murid mengetahui bahwa keberangkatan rombongan kepala sekolah dan majelis guru telah berangkat seminggu sebelum pembagian rapor murid yang berjumlah 800 murid.

"Padahal rapor belum dibagikan, belum lagi masalah aula yang dibangun dengan uang komite, rubuh dan kondisinya terbengkalai, tak ada solusi untuk melanjutkan pembangunannya, padahal uang kita sudah habis untuk aula itu," tutur warga lainnya.

Beranjak dari bincang-bincang ini, wartawan mencoba mengupas melalui seorang yang ikut dalam rombongan keberangkatan guru sekolah ke Thailand ini.

Dengan perjanjian tidak akan menyebutkan namanya dalam pemberitaan, dan selamanya identitas dirinya disembunyikan karena ini menyangkut jabatannya, maka sumber ini bersedia memberikan keterangan.

Dikatakannya, keberangkatan rombongan selama tiga hari, berangkat hari Minggu (15/12/2013) pulang hari Kamis (19/12/2013). Padahal libur pada hari Senin (23/12/2013), dengan demikian 52 guru ini berangkat sebelum libur sekolah dan rapor murid belum dibagikan.

"Tujuannya daerah wisata di Thailand Selatan dan Malaysia, kami berangkat hari Minggu dan bermalam di Penang Malaysia, selanjutnya dilanjutkan perjalanan darat ke Thailand Selatan dengan menggunakan bus untuk menikmati pantai di wilayah tersebut," ujarnya.

Setelah satu hari di Thailand Selatan melepaskan lelah dengan berwisata dan berbelanja, para peserta rombongan majelis guru dan kepsek pulang kembali ke Penang dan menikmati liburan di wilayah Malaysia tersebut.

Menurut sumber, dari perjalanan wisata itu tak ada hal mengenai pendidikan yang didapat, semata-mata hanyalah untuk menghilangkan kejenuhan selama mengajar dan anggarannya telah dialokasikan oleh pihak sekolah, sementara guru hanya menanggung uang saku saja.

Dari keterangan salah satu orang yang ada dalam rombongan keberangkatan itu, maka dianalisa untuk anggaran keberangkatan dikaitkan dengan adanya berbagai pungutan di sekolah tersebut.

Dimana, uang penerimaan siswa baru yang untuk tahun ini masing-masing siswa dikenakan Rp1 juta untuk pembelian buku LKS dan juga uang pembelian baju seragam sekolah, sementara tahun 2012 yang lalu uang PSB Rp1,5 juta.

"Meskipun mereka berangkat bukan dengan uang pungutan itu, artikatanya mereka pergi dengan uang pribadi, alangkah lebih baik memperhatikan kondisi sekolah yang saat ini memang butuh perhatian," tutur masyarakat.

Menurut masyarakat kepergian para kepsek dan majelis guru ke Thailand tersebut untuk rileks sungguh diluar asas kepatutan, karena masih banyak siswa miskin dan anak tak mampu di sekolah itu yang butuh bantuan dan perhatian dari pemerintah.

Dikatakan masyarakat, di sekolah itu masih dilakukan pungutan SPP sebesar Rp 10.000 per anak dan uang komoputer Rp 15.000 per anak. "Padahal pelajaran komputer itu dulunya bersifat kontrak (tahun 2007), setelah 5 tahun atau setelah kontrak habis, maka komputer milik sekolah, namun sampai saat ini siswa tetap diwajibkan bayar komputer tiap bulan," keluhnya.

Terpisah, Kepala SMPN 4 Tambang Sahrul SPd MPd, saat dikonfirmasi beberapa wartawan melalui selulernya enggan menjawab pesan singkat yang dilayangkan wartawan. (tim)