PEKANBARU, RiauAktual.com - Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) cabang Pekanbaru bersama Bank Indonesia Perwakilan Riau memprediksi Ekonomi Riau 2014 akan penuh tantangan.

Ini mengemuka dari acara  seminar sehari, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) cabang Pekanbaru yang digelar Kamis (12/12/2013), di Kantor BI Wilayah Propinsi Riau. Semnar kali ini mengambil tema Evaluasi Pelaksanaan Perekonomian Riau 2013 dan Prospeknya di 2014. Hasil diskusi menggambarkan tantangan ekonomi di 2014 semakin ketat.

Sebagai pembicara, diskusi yang dipimpin oleh Muhammad Hasbi sebagai moderator menghadirkan tiga pembicara yakni Deputi Direktur Grup Asesmen Ekonomi, Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Rudy B Hutabarat, Koordinator FGD Investasi Perdagangan dan Industri ISEI yang juga akademisi Universitas Riau, Zulkarnain serta Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau Halfred Sitompul.

Rudy yang mengawali pemaparannya mengatakan bahwa secara garis besar ekonomi Indonesia di tahun 2014 akan sangat terpengaruh oleh pergerakan dan perkembangan ekonomi global.

"Secara umum ekonomi global mengalami perlambatan khususnya sejak tahun 2009 lalu hingga saat ini, ekonomi Indonesia beberapa waktu terakhir juga mulai serupa dengan pergerakan ekonomi China yang bertumpu pada usaha kecil dan ini memberi porsi pertumbuhan ekonomi cukup besar, mencapai 6 persen," katanya.

Ia membandingkan, negara-negara lain yang tidak memiliki kekuatan industri berskala kecil dan ukm, cenderung tidak mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang ideal, bahkan negara India saja hanya berada di level 4 persen.

Pasar domestik Indonesia secara umum terus mengalami tekanan, transaksi ekspor dan impor terus berada di posisi negatif.sejak triwulan IV 2011 lalu. Hal ini juga diakibatkan oleh ekspor Indonesia yang sangat bergantung pada hasil alam, sedangkan industri manufaktur bergantung pada komponen impor berbiaya tinggi.

Maka di tahun 2014, Bank Indonesia memprediksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh di angka 5,8-6,2 persen, angka inflasi berada di posisi 4,5 ± 1persen dan pertumbuhan kredit akan melambat dibanding tahun ini yaitu di posisi 15-17persen.

"Faktor pendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2014 mendatang yakni perbaikan ekonomi global sehingga memicu angka eskpor dan pertumbuhan permintaan domestik dengan adanya momen Pemilu 2014," katanya.

Pemateri kedua, Zulkarnain lebih banyak menyoroti perekonomian Riau dari sisi belanja modal pemerintah daerah untuk investasi dan pembiayaan pembangunan.

Dari data yang dipaparkannya di tahun 2013 nilai investasi yang dikucurkan swasta mencapai angka Rp 35,37 triliun (59 persen) sedangkan pemerintah daerah hanya Rp 24,24 triliun (40,67 persen) sedangkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dibutuhkan anggaran sebesar Rp 59,72 triliun maka kekurangan anggaran untuk mencapai target tersebut sekitar Rp 105 miliar.

Ia menekankan hal yang perlu diperhatikan Pemprov Riau di tahun mendatang salah satunya adalah revitalisasi sektor perkebunan di Riau yang sebagian besar sudah masuk masa replanting.

"Juga harus mempersiapkan produk dalam negeri untuk bersaing menghadapi masyarakat ekonomi Asean di tahun 2015 mendatang," katanya.

Ketua Apindo, Halfred menyoroti peran pengusaha dalam meningkatkan perekonomian daerah tahun depan. Secara umum saat ini Riau memang masih terbilang cukup baik bila dibanding provinsi lain di Sumatera, meski demikian ia mengingatkan agar Pemprov harus waspada dengan kondisi ini. Banyak hal yang harus diperhatikan dan butuh evaluasi menyeluruh diantaranya regulasi dan pengesahan RTRW Riau yang belum juga rampung, sehingga menimbulkan keraguan bagi sejumlah kalangan dalam mengembangkan unit usahanya.

"Kemudian beberapa tahun terakhir muncul semacam new row model di kalangan tenaga kerja soal upah, bila tidak mengakomodir kepentingan mereka maka akan datang ancaman mogok kerja, ini bisa merusak iklim investasi daerah yang cenderung positif beberapa waktu terakhir," terangnya.

Maka guna menyikapi kondisi ini perlu ketegasan semua pihak dalam mengambil perannya masing-masing. Mulai dari akademisi harus benar-benar melakukan penelitian soal berapa besaran biaya upah layak dengan komponen yang benar berkaitan langsung dengan tenaga kerja. Pemprov dan Pemda juga harus jeli melihat berapa besaran upah yang diminta dengan nilai kontribusi upah tersebut bagi perusahaannya.

"Karena hanya dengan begini terjadi harmonisasi antara pengusaha dan kalangan tenaga kerja yang saling membutuhkan dan membangun, dengan tujuan bersama membangkitkan ekonomi Indonesia," katanya. (ver)