Anggota DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST

Waah !! Pegawai Kecamatan Salahkan Dewan Soal Denda Keterlambatan KTP

Rabu,09 Oktober 2013 - 11:34:00 WIB Di Baca : 70515 Kali

PEKANBARU (RA)- Banyak masyarakat Kota Pekanbaru yang menjerit atas denda keterlambatan KTP yang mencapai Rp600 ribu lebih. Hal ini bukti bahwa kurang berjalannya sosialisasi denda keterlambatan pengurusan KTP itu oleh pemerintah kepada masyarakat.

"Saya saja, selain sebagai anggota DPRD kan juga masyarakat, saya tidak pernah merasakan adanya sosialisasi dari Disdukcapil terkait sanksi denda bagi masyarakat yang terlambat mengurus KTP itu," sebut Anggota DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Bahkan, karena tidak disosialisasikan kepada masyarakat, denda keterlambatan mengurus KTP ini juga dijadikan sasaran pegawai Unit Pembantu Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di kecamatan, mengkambinghitamkan DPRD Kota Pekanbaru yang membuat Peraturan Daerah tentang denda KTP tersebut.

"Itu yang tak enaknya, dalam reses kemarin masyarakat mengeluhkan denda ini, kata masyarakat saat menanyakan perihal denda ini ke pegawai kecamatan, malah pegawai ini menjawab tanya saja ke dewan, dewan yang bikin keputusan itu. Seharusnya jangan menjawab seperti itu," keluh Sabarudi menyesalkan.

Sebagai Ketua Pansus saat membahas Perda Denda Keterlambatan KTP, Sabarudi dari awal pengesahan Perda nomor 2 tahun 2012 terkait retribusi pergantian biaya cetak KTP itu, telah menegaskan agar sebelum diberlakukan Perda tersebut wajib disosialisasikan dahulu kepada masyarakat selama 1 tahun.

"Memang kita minta gratiskan pembuatan KTP, tetapi ada feed back, salah satu yang waktu itu berkali-kali kita mengingatkan agar disosialisasikan dulu 6 bulan sampai setahun," terang Sabarudi lagi.

Ditambahkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, apa yang disepakati dalam pengesahan yakni sosialisasi selama 6 bulan sampai setahun, sehingga muncullah polemik di tengah masyarakat atas denda yang tinggi nilainya tersebut.

"Saya ingat waktu itu belum sampai 6 bulan ada yang menjerit. Saya kesalkan sosialisasi tidak berjalan, sosialisasi itu tidak susah, melalui RT RW dan diumumkan di masjid-masjid," tukasnya.

Berbeda disampaikan Wakil Ketua Komisi I Kamaruzaman SH. Dirinya menilai saat ini mengenai denda keterlambatan KTP tak perlu dibahas. Masyarakat yang merasa keberatan dengan denda dapat mempergunakan pemutihan KTP.

"Sekarang kita harus bicara pemutihan, kita jangan berbicara denda dulu, kalau ada yang mengeluh lihat dulu kasusnya apa," tutur Kamaruzaman.

Termasuk masalah pemerintah kurang sosialisasi. Kamaruzaman juga enggan membahas hal itu. "Jangan bicara itu, manfaatkan pemutihan saja. Sekarang sudah ada pemutihan manfaatkan, jangan berbicara denda dan sosialisasi lagi," pintanya.(Rm)

Share Tweet Google + Cetak

Loading...
Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com