KPU Riau Diminta Tanggung Jawab Atas Segala Pelanggaran Pilgubri

KPU Riau Diminta Tanggung Jawab Atas Segala Pelanggaran Pilgubri
KPU Riau. int

PEKANBARU, RiauAktual.com - Masyarakat Provinsi Riau bertanya-tanya dalam kebingungan, siapa yang sebenarnya pasangan calon Gubernur Riau yang menang dalam Pemilihan Gubernur Riau yang dilangsungkan pada 4 September 2013 lalu, serta berapa putarankah Pilgubri tahun ini? Kebingungan masyarakat ini bukan tidak beralasan, karena 5 pasangan calon Gubernur Riau ini saling klaim bahwa mereka yang menang melalui quick count yang dibuat masing-masing pasangan calon.

Hal ini dikarenakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau yang tidak melakukan penghitungan cepat (quick count), maka dimanfaatkan pasangan calon untuk membuat quick count masing-masing. Padahal, untuk Pilgubri 2013 ini, sudah dikucurkan anggaran Rp250 miliar lebih kepada KPU Riau untuk mensukseskan Pilgubri, yang seharusnya dilakukan quick count.

Pengamat Politik Provinsi Riau Saiman P, mengatakan, KPU Riau harus bertangung jawab terhadap persoalan yang terjadi saat ini akibat tak adanya quick count dan para pasangan calon masing-masing mengklaim dirinya menang.

"Akibatnya, sekarang pasangan calon kan mengadakan quick count masing-masing. Kini menjadi perdebatan dan akan menjadi persoalan di kemudian hari, masyarakat bingung, para tim pemenangan pun berupaya agar hasil quick count yang dilaksanakannya benar dan akurat itu hasilnya," kata Saiman melalui selulernya, Kamis (5/9/2013).

Disebutkan dosen Fisipol Universitas Riau ini, penghitngan suara cepat, merupakan rangkaian dari Pilgubri dan itu harus menjadi tanggung jawab KPU secara penuh. Sehingga KPU dapat menjadi penengah yang netral terhadap informasi penghitungan cepat yang disebar kepada masyarakat.

"Masyarakat yang sudah memberikan hak suaranya jadi bingung, karena semua pasangan pada menang. Ini disebabkan tidak ada lembaga survey yang independen terhadap Pilgubri kemarin itu," katanya.

Harusnya, kata Saiman lagi, KPU Riau sudah memikirkan dampak kebingungan masyarakat ini sejak jauh hari. Begitu juga KPU harusnya merangkul Litbang media-media yang ada.

"Sehingga dengan melibatkan media, ini akan dapat melakukan pemantauan terhadap pemilukada, dapat dipublikasikan dan masyarakat pun jadi tahu hasilnya," kata Saiman lagi. (rm)

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index