Riauaktual.com - TNI diminta mengedepankan hak asasi manusia (HAM) dalam memberantas terorisme. Sehingga, tidak menyalahgunakan wewenang atau kekuasaannya jika dilibatkan dalam memberantas terorisme.

"Apalagi setelah Panglima TNI mengatakan kalau dia bisa melakukan operasi sendiri dari pencegahan, penindakan, dan pemulihan," kata Ketua Setara Institute Hendardi dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk Pemberantasan Terorisme, Legislasi, Tindakan Polisi, dan Redikalisasi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/5/2018).

Padahal, lanjut dia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menjadi leading sector dari pemberantasan terorisme. Dia juga khawatir bahwa pelibatan TNI dalam memberantas terorisme berpotensi merusak kinerja aparatur keamanan dalam menegakkan hukum. 

Maka itu, perluasan kewenangan TNI dalam memberantas terorisme diminta diatur secara rinci dalam Peraturan Presiden (Perpres) nantinya. "Seharusnya yang efektif malah jadi tidak karena terjadi tarik-menarik. Ini yang jadi perhatian," tuturnya.

Dia juga khawatir bahwa Perpres itu nantinya melampaui norma yang ada di dalam Undang-undang. Pasalnya, Polri bertugas sebagai penegak hukum. (Wan)

Sumber: Sindonews.com