RIAU (RA)- Calon gubernur Riau dan calon wakil gubernur Riau Lukman Edy - Suryadi Khusaini (LURUS) komit memperjuangkan pemekaran daerah di Riau menjadi 20 daerah otonom jika terpilih pada Pemilihan Gubernur Riau 4 September 2013 mendatang. 

Bahkan, dalam waktu dekat pasangan LURUS (Lukman Edy Bersama Suryadi Khusaini) akan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk keseriusannya memperjuangkan pemekaran tersebut.

Dikatakan Lukman Edy, dengan luasnya wilayah Provinsi Riau saat ini, sudah saatnya daerah ini dimekarkan menjadi 20 kabupaten dan kota. "Merujuk luas wilayah dan jumlah penduduk, Riau yang saat ini hanya memiliki 12 kabupaten/kota, layak dimekarkan menjadi 20 kabupaten/kota," kata LE, sapaan akrab Lukman Edy

Daerah-daerah yang masuk dalam rencana pemekaran LURUS jika terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Riau nanti adalah, Kota Mandau yang sejak lama menginginkan berpisah dari Kabupaten Bengkalis. Selain itu di bentuk Kabupaten Kampar Hulu yang akan dimekarkan dari Kabupaten Kampar, selanjutnya di Kabupaten Rokan Hilir ada Kabupaten Rokan Tengah yang terdiri dari Bagan Sinembah, Bangko, Bagan Batu dan sekitarnya.

Tidak hanya itu saja, Lukman Edy berkomitmen memakarkan Rokan Darussalam dari Kabupaten Rokan Hulu. Di Kabupaten Indragiri Hilir saat ini nantinya akan dibagi menjadi tiga daerah otonom yaitu Indragiri Selatan, Indragiri Utara dan kabupaten induk. Bahkan, Kota Pekanbaru juga tidak akan luput dari pemekaran yaitu dibentuk Kabupaten Senapelan yang terdiri dari Rumbai, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya, Payung Sekaki. 

"Pekanbaru juga layak dimekarkan menjadi dua daerah. Kedua daerah itu, bisa saja merupakan wilayah kota otonom, atau satu di antaranya menjadi wilayah pemerintahan administratif kabupaten," ujar Lukman Edy.

Sementara itu, salah seorang tim pemenangan LURUS, Mafirion, mengatakan bahwa dalam beberapa hari ini Lukman Edy - Suryadi akan menandatangani pakta integritas untuk membuktikan komitmennya melakukan pemekaran di sejumlah daerah. Bahkan Lukman Edy dan Suryadi yang diusung PKB dan PDIP ini telah melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh dan perwakilan daerah pemekaran. "Dalam waktu dekat ini, mungkin minggu depan, LURUS akan menandatangani pakta integritas pemekaran daerah. Saat ini sedang dipersiapkan naskahnya," jelas Mafirion.

Di tempat terpisah, akademisi Prof DR Sufian Hamim, mengaku menyambut gembira pemikiran Calon Gubernur Lukman Edy tersebut. Dia sangat yakin rencana pemekaran daerah tersebut bukan janji politik Lukman Edy menjelang Pemilu saja namun hal ini adalah bentuk tanggung jawab putra daerah dalam memajukan Riau. Sufian menyebut Lukman Edy sebagai tokoh muda yang konseptor dan memiliki pemikiran jauh kedepan. "Selama ini dia (Lukman Edy) sudah membuktikannya ketika memekarkan Provinsi Kepulauan Riau. Hasilnya sangat jelas bagaimana majunya Kepri saat ini setelah berpisah dari Riau," ujar Sufian Hamim. Lukman Edy ketika menjadi anggota DPRD Riau memang pernah menjadi Ketua Pansus pemekaran Kepri meskipun ditentang sejumlah tokoh Riau.

Dikatakan Rektor Universitas Islam Indragiri di Tembilahan ini, Riau saat ini sudah sangat layak dimekarkan mengingat wilayah yang sangat luas. "Jika dimekarkan maka akan banyak manfaatnya seperti pelayanan oleh pemerintah semakin maksimal, mengangkat potensi daerah. Buktinya selain Kepri adalah Pelalawan. Dahulu Pelalawan itu hanya desa-desa kecil tapi sekarang setelah dimekarkan kita bisa melihat bagaimana majunya daerah itu," ujarnya. 

Sebelumnya, Ketua DPW PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Provinsi Riau, Abdul Wahid, mengakui gagasan pembentukan sejumlah daerah otonom baru merupakan program prioritas kalau kelak Lukman Edy yang berpasangan dengan Suryadi Khusaini terpilih sebagai pemimpin Riau yang baru dalam ajang Pilgub (Pemilihan Gubernur) Riau 2013.

Wahid mengatakan rencana pemekaran Riau merupakan langkah mendesak yang harus segera ditindaklanjuti. Ia lalu merujuk provinsi tetangga, Sumatera Barat. Dengan luas wilayah yang jauh lebih kecil dari Riau, tapi memiliki daerah otonom 19, jauh lebih banyak dari Riau yang hanya 12. "Itu artinya, langkah yang mereka tempuh berorientasi jauh ke depan," kata Wahid.

Bagi Wahid, pemekaran akan memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah, yang akan berujung terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Segala sesuatu yang sebelumnya harus diurus ke ibukota kabupaten yang berjarak jauh, akan bisa diperpendek karena kehadiran daerah otonom baru sejalan dengan pembentukan ibukota kabupaten.

"Yang lebih prinsip lagi, semakin banyak daerah otonom di sebuah provinsi, maka praktis aliran dana dari pemerintah pusat akan bertambah banyak ke daerah itu," katanya. Jumlah alokasi dana yang bertambah banyak, sambung Wahid, akan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan daerah dan masyarakat. 

(ris) 

Editor: Doni Dwi Putra