Riauaktual.com - Guna menghindari defisit atau kekurangan anggaran pada APBD Bengkalis tahun 2018 dalam skala lebih besar lagi, pihak eksekutif disarankan untuk tidak melaksanakan proyek multiyears (My) pada tahun 2018, tetapi delapan proyek My yang belum dilelang dikerjakan secara reguler (bertahap) pertahun anggaran.

Pendapat tersebut dilontarkan anggota komisi II DPRD Bengkalis yang membidangi pembangunan daerah Zamzami Harun ST menyikapi polemik mengenai proyek My yang berimbas kepada munculnya pendapat pro dan kontra dikalangan masyarakat.

Diakuinya, penganggaran untuk proyek My tahun 2018 yang totalnya mencapai Rp 880  miliar berdampak sistemik
kepada APBD Bengkalis sendiri, karena disisi lain ada kegiatan pengadaan barang dan jasa lainnya dalam bentuk lelang reguler dan kegiatan penunjukan langsung (PL).

"Secara pribadi maupun sebagai anggota komisi II DPRD Bengkalis saya menyarankan supaya proyek My untuk saat ini dirubah polanya menjadi kegiatan reguler. Dengan diregulerkannya proyek My tersebut tentu akan mengurangi pembiayaan, setidaknya 50-70 persen dana APBD tahun ini dari proyek My dapat diselamatkan untuk menutupi pembiayaan lainnya. Tidak ada ruginya merubah kebijakan kegiatan My menjadi reguler demi keseimbangan APBD itu sendiri," ungkap Zamzami.

Politisi Partai Gerindra ini mengharapkan juga bahwa dengan ancaman defisit tahun ini yang diperkirakan mencapai Rp 1,1 hingga Rp 1,3 triliun selain kegiatan proyek My diregulerkan termasuk dipangkasnya anggaran, pengadaan barang dan jasa baik lelang dan PL juga dikurangi hingga 50 persen diseluruh organisasi pemerintah daerah (OPD).

Kemudian pembiayaan lain seperti belanja tidak langsung atau kegiatan rutin maupun program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dana desa dan hal yang betul-betul urgen tidak perlu dipangkas lagi.

Zamzami juga berpendapat soal tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang sudah dipangkas jumlah bulannya dari 12 menjadi 10 bulan serta nominalnya dikurangi hingga 35 persen tak perlu lagi dikurangi dengan alasan kekurangan anggaran atau defisit. Untuk itulah kegiatan belanja langsung berupa pengadaan barang dan jasa yang dipotong atau dirasionalisasi, disamping juga perjalanan dinas, kegiatan yang tidak urgen seperti pelatihan, seminar dan lainnya ditunda atau dipangkas.

"Dari total Rp 3,6 trilyun APBD Bengkalis tahun 2018, sekitar Rp 1,4 trilyun untuk belanja tidak langsung atau kegiatan rutin dan Rp 2,2 trilyun untuk belanja langsung pengadaan barang dan jasa, termasuk proyek My, reguler dan lelang. Kalau anggaran belanja langsung dirasionisasi 40 persen (Rp 880 miliar,red), kemudian belanja tidak
langsung dipangkas 10 persen (Rp 140 miliar,red), artinya ada pengurangan mencapai Rp 1 trilyun ditambah lagi dengan sisa bantingan proyek, maka akan mampu mengatasinya terjadinya defisit tahun
ini,"jabar Zamzami. (put)