Riauaktual.com - Pemerintah Myanmar menolak dua laporan yang disampaikan Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang ektrim. Pelanggaran hak asasi manusia dimaksud adalah represi terhadap beberapa kelompok minoritas.

Juru bicara pemerintah, Zaw Htay mengatakan, laporan yang dipresentasikan pada hari Senin oleh Misi Pencarian Fakta Independen tentang Myanmar dan Pelapor Khusus HAM PBB di Myanmar, Yanghee Lee, tidak memiliki kredibilitas.

Laporan Misi Pencarian Fakta, yang diketuai oleh mantan Jaksa Agung Indonesia Marzuki Darusman, didasarkan pada ratusan laporan korban dan saksi pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan, serta citra satelit, foto dan rekaman video.

Anggota misi dilarang oleh pemerintah Myanmar untuk memasuki negara tersebut, sehingga para perisetnya mewawancarai para pengungsi dan korban lainnya di Bangladesh, Malaysia dan Thailand.

Zaw Htay mengatakan Myanmar, yang mayoritas beragama Buddha, telah melarang Misi Pencarian Fakta karena menolak legitimasinya. Ia mempertanyakan keandalan penelitian dan meragukan kredibilitas cerita para pengungsi.

"Kami tidak menyangkal pelanggaran hak asasi manusia tapi kami meminta bukti kuat, berdasarkan fakta, dan dapat dipercaya atas tuduhan yang mereka lakukan," kata Zaw Htay seperti dikutip dari VOA, Rabu (14/3/2018).

Ia juga mengatakan bahwa Myanmar tidak akan lagi bekerja sama dengan Yanghee Lee karena ia telah membuat tuduhan yang bias, sepihak dan tidak adil terhadap Myanmar.

Lee mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia bahwa serangan kekerasan oleh tentara Myanmar di negara bagian Rakhine yang mendorong sekitar 700 ribu Muslim Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh memiliki tanda-tanda genosida.

Ia mengatakan bahwa pertanggungjawaban atas pelanggaran di Rakhine harus menjadi fokus upaya masyarakat internasional untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas dan demokratisasi yang tahan lama di Myanmar.

"Ini harus ditujukan pada orang-orang yang memberi perintah dan melakukan pelanggaran terhadap individu dan seluruh kelompok etnis dan agama," katanya.

"Kepemimpinan pemerintah yang tidak melakukan apapun untuk campur tangan, menghentikan atau mengutuk tindakan ini juga harus dimintai pertanggungjawabannya," imbuhnya.

Situasi di negara bagian Kachin dan Shan, yang melibatkan pertempuran sebenarnya antara tentara pemerintah dan kelompok pemberontak etnis yang mencari otonomi lebih besar, mendapat banyak perhatian internasional daripada situasi Rohingya.

Misi Pencarian Fakta mengatakan dalam sebuah laporan sementara yang disiarkan di Jenewa bahwa pola pelecehan hak asasi manusia di seluruh negeri terkait dengan kejadian di Rakhine, Kachin dan Shan menyatakan semua produk dari pola pelanggaran dan pelecehan hak asasi manusia yang sistemik di Myanmar sudah berlangsung lama.

"Konflik yang sudah berlangsung lama di negara bagian Kachin dan Shan baru-baru ini semakin intensif, yang menyebabkan lebih banyak laporan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah ini oleh pasukan keamanan," katanya.

Baik Darusman dan Lee mengatakan bahwa Facebook telah memainkan peran kunci dalam penyebaran konflik dan ucapan kebencian di Myanmar.

"Kami tahu bahwa umat Buddha ultranasionalis memiliki halaman Facebook mereka sendiri dan benar-benar menghasut banyak kekerasan dan banyak kebencian terhadap Rohingya atau etnis minoritas lainnya," kata Lee.

"Dan saya khawatir Facebook sekarang berubah menjadi binatang buas, [bukan] apa awalnya ditujukan untuk digunakan (untuk) - mungkin juga di belahan dunia lainnya."

Dalam pernyataannya, Facebook mengatakan tidak ada tempat untuk pidato atau konten yang mendorong kekerasan di platformnya. Facebook juga menambahkan bahwa pihaknya telah bekerja dengan para ahli di Myanmar selama beberapa tahun untuk mengembangkan sumber daya keselamatan dan kampanye balasan.