PEKANBARU, RiauAktual.com - Pemanfaatan CCTV di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Pekanbaru dinilai tidak berfungsi. CCTV yang memantau kondisi lalu lintas di Kota Pekanbaru ini dianggarkan pada 2008 lalu dengan anggaran Rp 6,4 milliar dinilai sebagai langkah yang mubazir.

"Kita minta komisi terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap penganggaran CCTV ini. Karena saya rasa keberadaannya tidak ada pemanfaatan, tindak kejahatan di Kota Pekanbaru dalam berlalu lintas juga kian meningkat," demikian dikatakan Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanaru, Muhammad Navis SE yang telah duduk di DPRD selama dua periode, saat ditemui di DPRD Pekanbaru, Kamis (11/4/2013).

CCTV yang dilakukan pengadaannya pada masa kepemimpinan Walikota Herman Abdullah tersebut diduga menyimpan sejuta tanya. Seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi I Kamaruzaman SH, jika memang pemanfaatan tak maksimal, maka Kimisi II yang membidangi keuangan harus turun tangan.

"Periksa berapa unit jumlahnya dan sesuai apa tidak dengan pemanfaatannya. Karena kita tak tahu berapa unit CCTV yang ada dan penempatannya dimana saja. Saya kira nilai Rp 6,4 milliar itu bukan sedikit, harus ada pertanggungjawaban, makanya kita minta aparat terkait segera melakukan pemeriksaan," pinta Kamaruzaman.

Dua anggota Komisi I tersebut mempertanyakan keberadaan CCTV yang tak lagi ada pemanfaatannya dan dinilai mubazir. Ditambah lagi adanya indikisi mark-up dalam pengadaan fasilitas keamanan pemantau arus lalu lintas jalan raya tersebut.

"Intinya, jika memanh ada indikasi ke sana, badan pemeriksa keuangan bisa melakukan audit. Cek keberadaan barangnya dan disesuaikan dengan harganya. Komisi II harus segera ikut mengawasi indikasi penyelewengan aset dan keuangan negara ini," pungkasnya.

Laporan: Riki