BENGKALIS - Sebagai Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir S,Ag periode sisa masa jabatan 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) tetap berpegang teguh kepada keyakinan yang maha Esa. Selain itu juga pria yang akrab disapa Kadir ini tidak melupakan orang tua dan keluarga yang menjadikan semangat dalam menuntut karir di dunia politik.

Abdul Kadir lahir di desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis pada tanggal 18 Agustus 1969, dari 11 orang bersaudara ia merupakan anak ke tujuh dari pasangan Abdul Rahman (almarhum) dan Maimunah.

Dalam perjalan karirnya di dunia politik dari tahun 2004 tidak semulus yang ia bayangkan, tetapi berkat doa dan dukungan orang tua serta istri dan anaknya, jabatan sebagai Ketua DPRD Bengkalis bisa dipercayakan kepada dirinya dari Partai berlambang matahari ini.

"Saya dalam berbagai hal termasuk meniti karir didunia politik tidak pernah melupakan orang tua dan keluarga, karena doa orang tua kunci keberhasilan saya selama ini dan juga dukungan dari Istri tercinta," ungkap Abdul Kadir.

Siapa yang akan menyangka untuk terjun kedunia politik, Abdul Kadir nekad memutuskan dirinya mundur dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), padahal sudah 8 tahun dilakoninya. Satu tekadnya kala itu, ingin menjadi anggota DPRD Bengkalis dan berbuat lebih untuk masyarakat kampung halamannya.

Perjalanan yang dilewatinya tidaklah mudah dan segampang yang dibayangkan, tahun 2004 ia pertama kali bergabung dengan Partai Golkar dan waktu itu impiannya untuk bertarung di Pemilu Legislatif harus terhenti karena ada sesuatu hal yang ia lupakan yakni surat pengunduran dirinya dari PNS belum ia buat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpaksa mencoret daftar namanya dari calon legislatif.

"Memang untuk berkecimpung di dunia politik saya nekad mengundurkan diri dari PNS, tetapi saat pencalonan pertama pada Pemilu legislatif pada tahun 2004 sempat tidak diterima dan dicoret oleh KPU karena surat pengunduran diri dari PNS belum saya kantongi," ungkap pria bermata sipit ini.

Selain itu Abdul Kadir S.Ag sebagai ketua PRD Bengkalis, lembaga wakil rakyat di Negeri Junjungan Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh tiga Wakil Ketua yang berasal dari tiga partai, sesuai hasil pemilihan umum legislatif tahun 2014. Ketiga unsur Wakil ketua DPRD Bengkalis tersebut adalah H.Indra Gunawan Eng, PhD dari Partai Golongan karya (Golkar), Zulhelmi SHI dari partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Kaderismanto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI.P).

Ketiganya merupakan nahkoda bersama Abdul kadir yang baru dilantik dua bulan lalu sebagai Ketua Definitif menggantikan Heru Wahyudi, dalam mengawal serta memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Dari latar belakang serta pendidikan, ketiga Wakil Ketua Dewan Yang terhormat tersebut berbeda, namun di lembaga legislatif mereka tetap satu visi yaitu memajukan kabupaten Bengkalis dengan memperjuangkan kepentingan masyarakat walau berbeda warna atau partai politik.

Dalam sebuah wawancara ketiganya memaparkan tentang apa yang menjadi buah pemikiran mereka terhadap sejumlah persoalan ataupun harapan untuk kemajuan Negeri Junjungan kedepan sesuai dengan fungsi dan kapasitas mereka di DPRD Bengkalis. Terlihat jelas ketiga pria yang masih enerjik tersebut memiliki kesamaan visi dengan tujuan yang sama juga.

H.Idra Gunawan  Eng PhD

Infrastruktur dan SDM Mutlak Ditingkatkan

Indra Gunawan merupakan salah satu sosok yang masih bertahan menjadi wakil rakyat pada periode ketiga di DPRD Bengkalis. Pria yang menyandang gelar Doktor tersebut mulai menjejakan kaki di lembaga legislatif pada tahun 2004 lalu dari daerah pemilihan kecamatan Bengkalis-Bantan-Rupat dan Rupat Utara. Kemudian pada periode kedua 2009-2014 ia kembali mampu unjuk gigi dan menjaga kepercayaan konstituennya, dan sempat 1,5 tahun menjadi Ketua DPRD Bengkalis sebelum terjadi rasionalisasi akibat pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tahun 2014 adalah periodesasi ketiga Indra Gunawan sebagai anggota DPRD Bengkalis, dan jatah Wakil ketua I diperoleh Partai Golkar yang notabene menjadi milik Golkar sebagai pemenang kedua (runner up) Pemilu Legislatif tahun 2014 dibawah Partai Amanat Nasional. Sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bengkalis jatah Wakil ketua I DPRD Bengkalis menjadi milik pria yang akrab disapa Eet tersebut.

Tidak jauh berbeda dari dua peirode sebelumnya, Eet menyebut kinerja dewan pada periode 2014-2019 yang sudah berjalan tiga tahun lebih cukup baik, dari sisi peran sebagai lembaga legislasi, maupun fungsi budgetting serta lembaga kontrol terhadap kinerja eksekutif dan masyarakat. Pada dua periode sebelumnya, Eet juga mengaku pencapaian kinerja dewan cukup maksimal, meskipun diwarnai sejumlah dinamika.

Dimata ayah satu anak ini kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan kebijakan pembangunan daerah mulai berjalan serta tertata dengan baik di DPRD Bengkalis. Seluruh komisi mampu menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang peran dan tugas pokok DPRD di kabupaten/kota. Perbedaan pendapat yang terjadi di internal dewan adalah sebuah dinamika, tapi semuanya tetap bertujuan untuk kepentingan bersama, antara DPRD, Eksekutif maupun masyarakat sebagai objek dari kebijakan dan proses pembangunan.

“Lihat saja, kawan-kawan di dewan mampu memainkan peran kontrol mereka terhadpa kinerja Organisasi Pemeirntah Daerah (OPD), baik melalui fungsi budgetting, legislasi dan kontrol langsung melakukan pengawasan pembangunan yang terjadi di lapangan. Semua komisi sekarang terus memantau kinerja eksekutif, agar arah dan kebijakan pembangunan daerah tepat sasaran dan mencapai sasaran serta memberikan manfaat kepada masyarakat luas,” terang pria kelahiran 30 April tahun 1974 tersebut.

Disisi lain pria yang dikenal low profile ini menyebut juga tentang fungsi budgetting maupun pengawasan yang dilakukan DPRD Bengkalis, bahwa sistem penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui e-goverment ataupun e-budgetting sangat memudahkan pihak legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran serta pelaksanaan kegiatan.

Apalagi tambah Eet, penganggaran yang terjadi dalam APBD Bengkalis sejak dua tahun terakhir terjadi perubahan drastis akibat terjadinya penurunan pendapatan daerah dari dana bagi hasil (DBH) migas, sebagai akibat dari eskalasi lifting minyak mentah dunia yang tidak stabil merupakan faktor paling dominan kepada APBD Bengkalis dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Hal tersebut sangat berpengaruh kepada APBD Bengkalis, sehingga terjadi defisit dan harus dilakukan rasionalisasi.

Disinggung soal peran dan kinerja DPRD Bengkalis melalui komisi-komisi, ia mengemukakan bahwa seluruh komisi sudah bekerja sesuai regulasi dan tupoksinya masing-masing dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif, serta tidak ada “main mata” dalam hal proses penganggaran melalui APBD. Karena beberapa kelemahan atau kekurangan dalam pelaksaaan pembangunan ditingkat OPD langsung direspon oleh DPRD Bengkalis melalui komisi yang menjadi mitra kerja.

“Selaku unsur pimpinan DPRD Bengkalis dan bahagian dari masyarakat di Negeri Junjungan, saya mengimbau kepada seluruh OPD Pemkab Bengkalis untuk bekerja secara maksimal. Yang terpenting adalah dalam hal memberikan pelayanan kepada publik serta pelaksanaan proses pembangunan daerah terutama disektor infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” urai Eet.

Untuk Bengkalis yang maju sambung Eet, pembangunan di sektor infrastruktur baik itu jalan-jalan poros, jalan lingkungan, sarana pendidikan, kesehatan dan lainnya harus terus digesa untuk percepatan pembangunan dengan membuka keterisolasian daerah. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga merupakan hal yang mutlak dan tidak bisa diabaikan, tentunya melalui sektor pendidikan dan terwujudnya masyarakat yang sehat, dinamis dan agamis.

“Kita optimis OPD di Pemkab Bengkalis dapat menjawab tantangan serta menjabarkan apa yang sudah menjadi tugas pokok mereka dalam proses pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur serta SDM. Kedua sektor ini menurut saya sangat vital, karena tidak terbangunnya infrastruktur yang memadai dan terciptanya SDM handal, proses pembangunan akan sia-sia,” pungkas Eet.

Zulhelmi  SHI

Menuju Bengkalis Berkah

Politisi bersahaja dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini merupakan sosok pendatang baru di DPRD Bengkalis pada periode 2014-2019. Posisi Wakil ketua II yang diperoleh PKS berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2014, merupakan berkah kepada pria bernama Zulhelmi SHI ini karena partai berbasis dakwah itu memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengisi pos tersebut.

Dalam pemikirannya, proses di DPRD Bengkalis adalah sebuah proses yang lebih menitikberatkan pada fungsi budgetting, pengawasan dan legislasi, akan tetapi penjabaran serta pelaksanaannya secara tekhnis berada di pihak eksekutif. Selaku bahagian dari unsur pimpinan dewan, Zulhelmi menyebut bahwa peran legislatif dalam pelaksanaan pembangunan dengan fungsi sebatas kontrol tentu harus dimaksimalkan, melalui alat kelengkapan yang ada di DPRD Bengkalis.

Selain itu diharapkannya, proses pembangunan yang terjadi sekarang dan akan datang bisa mewujudkan Bengkalis yang penuh berkah, tentu dengan pelaksanaan APBD yang optimal, kinerja dari seluruh stake holder yang produktif, terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat dengan peningkatan kesejahteraan serta terciptanya pemerintahan yang bversih bebas KKN menuju clean and good governance.

APBD yang optimal menurut Zulhelmi adalah terakomodirnya kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam proses pembangunan disemua sektor yang berkaitan dengan infrastruktur maupun pengembangan ekonomi dari sektor sumber daya alam (SDA) yang tersedia maupun peningkatan sumber daya manusia (SDM). Selain itu pelayanan proses penganggaran di APBD harus betul-betul mengacu kepada hasil Musrenbang dari tingkat bawah sesuai yang diinginkan masyarakat.

“Soal kinerja produktif, saya dan tentunya semua masyarakat di Bengkalis sangat berharap semua program yang dijalankan dirasakan langsung masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya adalah sektor pelayanan publik disemua OPD harus berjalan sebagaimana mestinya, karena eksekutif dan legislatif adalah pelayan masyarakat. Program-program pembangunan yang dijalankan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta harus bagus dari sisi manfaat dan hasilnya,” ungkap Zulhelmi.

Sedangkan dari aspek kemandirian ekonomi tukas pria 35 tahun ini, harus ada pemberdayaan ekonomi secara langsung dan nyata sesuai dengan potensi yang dimiliki disuatu daerah. Apalagi masyarakat Bengkalis dikawasan pesisir umumnya hidup sebagai nelayan, petani (berkebun,red), pedagang dan pegawai negeri sipil (PNS). Sedangkan masyarakat di daratan mayoritasnya adalah pekerja disektor swasta, pedagang dan disektor jasa. Kondisi tersebut harus dapat dimakimalkan melalui program-progam yang bermanfaat serta bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, apalagi angka pengangguran di Bengkalis cukup mengkhawatirkan. Untuk itu sektor usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) harus dikembangkan termasuk peran koperasi-koperasi sebagai soko guru pembangunan.

Oleh karena itu, Zulhelmi sangat berharap pad atahun 2018 pihak eksekutif harus memaksimalkan APBD setelah sebelumnya pada pembahasan dengan DPRD berlangsung alot dan ketat. Terjadinya rasionalisasi disejumlah sektor adalah hal yang wajar karena sejumlah program pembangunan daerah yang sduah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus digulirkan. Seluruh OPD harus bekerja tepat waktu dengan meningkatkan kualitas kerja, karena APBD tahun 2018 disahkan jauh sebelum tahun anggaran 2017 berakhir.

“Apabila semua itu dapat dilaksanakan, Bengkalis akan mendapatkan berkah menjadi negeri yang diberkahi Allah SWT. Apalagi mulai tahun 2018 Pemkab bengkalis yang didukung DPRD akan membangun Islamic Center di Kota Duri sebagai salah satu sarana menuju masyarakat dan pemerintahan yang religi yang penuh berkah. Harapan kita tentu Bengkalis menuju masyarakat madani dengan terwujudnya masyarakat yang mampu menyeimbangi kerja dengan ketakwaan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai sebuah berkah yang harus disyukuri,” kata ayah tiga anak ini.

 
Kaderismanto

Jangan Bergantung Pada Migas

 
Sosok pengagum Bung Karno presiden pertama Indonesia tersebut bukanlah merupakan politisi kemarin sore, meski baru menjadi anggota DPRD Bengkalis pada periode 2014-2019. Ia sudah cukup lama membuktikan loyalitasnya pada partai “moncong putih” yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI.P). Hasil pemilu legislatif tahun 2014, menempatkan Kaderismanto terpilih menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Mandau A dengan perolehan suara cukup signifikan.

Jatah Wakil Ketua III yang merupakan milik PDI.P diisi pria bernama Kaderismanto ini, karena ia tidak lain adalah Ketua DPC PDI.P kabupaten Bengkalis. Banyak pemikiran dan gagasan yang coba dituangkannya, khususnya dalam melihat dan mengawal proses pembangunan yang terjadi di Negeri Junjungan. Sikap kritisnya disampaikans ecara objektif dalam melihat cara dan pola kerja OPD Pemkab Bengkalis yang hingga saat ini masih terus terbuai dengan pendapatan dari sektor DBH Migas, padahal banyak potensi lain yang bersumber mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) tidak tergarap secara maksimal.

Dimata Kaderismanto, Kabupaten Bengkalis selama ini dikenal sebagai salah satu kabupetn kaya di Indonesia dengan sumber pendapatan dari sektor migas. Kondisi itu membuat banyak orang terlena, bahwa migas suatu saat nanti akan habis terkuras karena terus dieksploitasi,sementara untuk pembiayaan pembangunan daerah tidak ada sumber-sumber baru yang dapat diandalkan karena terlena dengan pendapatan DBH migas yang mencapai triliunan setiap tahunnya.

“Selama ini PAD Bengkalis hanya pada angka Rp 200 sampai Rp 300 miliar pertahun. Sisainya mengharapkan DBH Migas dari pemerintah pusat, sehingga ketika terjadi penurunan harga minyak dunia yang berimbas kerpada penerimaan Bengkalis dari sektor tersebut, kita kan kelabakan. Seharusnya banyak sektor yang bisa mendatangkan PAD harus digali, dimana Pemkab Bengkalis harus memberikan ruang sebesarnya kepada sektor non migas sebagai sumber andalan baru pendapatan daerah,” sebut Kaderismanto.

Dalam pandangan pria kelahiran 12 Oktober 1978 tersebut, DPRD Bengkalis sangat setuju percepatan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan system Multiyears (My), akan tetapi Pemkab bengkalis juga harus berfikir dan fokus terhadap pengembangan potensi yang dianggap mampu menghasilkan PAD.  Diantaranya potensi pariwisata bahari di Pulau Rupat agar maju dan berkembang. Dicontohkannya ada kesan kurang serius dalam menggarap sektor pariwisata dimana alokasi anggaran sangat minim untuk membangun sarana pendukung.

Banyak event kata Kaderismanto dibuat di Rupat tapi tidak ditunjang dengan kondisi infrastruktur serta gaungnya tidak terdengar, sehingga promosi wisata bahari di Rupat hanya sebatas konsumsi lokal saja. Kondisi itu ditambah lagi dengan sikap Pemnprov Riau yang tidak mengalokasikan mengalokasikan anggaran sama sekali untuk pengembangan wisata Rupat.

“Belum terlihat keseriusan pemerintah dalam hal menggali sumber PAD yang baru, dimana banyak program yang diwacanakan tetapi baru sebatas diatas kertas seperti pembangunan atau pengembangan pelabuhan dengan konsep kawasan industri di Buruk Bakul kecamatan Bukitbatu yang sudah belasan tahun tak terealisasi. Wacana menjadikan Pulau Rupats ebagai destinasi wisata bahari sampai hari ini juga belum terlihat nyata,”ulas Kaderismanto memberi contoh.

Ia juga mengkritik pengelolaan Badan usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Bumi Laksamana Jaya (BLJ) Bengkalis yang seharusnya menjadi ujung tombak daerah dalam hal pengembangan potensi ekonomi lokal kemudian dan ujung tombak Pemkab dalam hal mendatangkan PAD, tetapi sekarang kondisinya sangat kacau balau.Selain itu pengembangan sektor UMKM progresnya belum nampak, sama sekali padahal banyak potensi lokal yang bisa diandalkan dan dikembangkan. Demikian juga di sektor perikanan belum ada upaya mendorong nelayan tradisional menjadi nelayan produktif dan modern, dari tangkap menjadi budidaya.

“Harusnya ada kebijakan strategis dari Pemkab Bengkalis dalam pengembangan sektor tersebut diatas agar lebih maju lagi dengan mendorong ekonomi kreatif. Lemahnya dorongan Pemkab terhadap lahan-lahan tidur yang tidak termanfaatkan, padahal dapat dikembangkan untuk sektor perkebunan rakyat," sambung ayah tiga anak ini.

Yang tak kalah penting tambahnya, keberadaan perusahan-perusahaan besar di Bengkalis, terutama disektor perkebunan belum memberikan kontribusi kepada masyarakat dan daerah. Malahan perusahaan perkebunan mengabaikan amanat Undang-Undang tentang program Corporate Soscial Responsibility (CSR) yang harus digulirkan.

“Nah, kok sampai hari ini Pemkab Bengkalis diam, padahal program CSR itu sangat bermanfaat membantu masyarakat dan pemerintah sendiri dalam pelaksanaan proses pembangunan, dari sisi anggaran. Ini harus digesa, harus ada political will bersama mendorong bergulirnya program CSR oleh perusahaan ke masyarakat,”tutup Kaderismanto.

Penulis : Suherman