Riauaktual.com - Amburadulnya kinerja kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan (BKPL) kabupaten Bengkalis H. Tengku Zainudin mendapat sorotan keras dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bengkalis. Bahkan ketua Fraksi partai berlambang beringin tersebut Syahrial Basri ST mendesak bupati segera mencopot kepala BKPL atas dasar beberapa pertimbangan.

"Pada saat hearing (dengar pendpaat, red) lintas komisi dengan BKPL pada Selasa 21 November 2017 kami dibuat kecewa dengan pemaparan maupum jawaban dari kepala BKPL terkait dengan beberapa hal khususnya pelaksanaan assesment untuk pejabat eselon II. sampai sekarang setidaknya 20 lebih jabatan eselon II di SOPD pemkab Bengkalis masih kosong diisi pelaksana tugas (plt), namun sejauh ini tidak ada upaya dari BKPL melaksanakan kewajibannya sehingga kita mendesak bupati sesegera mungkin mencopot kepala BKPL (Tengku Zainudin, red)," kata Syahrial, Kamis 23 November 2017 kemarin kepada sejumlah wartawan.

Disampaikannya lagi sejumlah anggota dewan mempertanyakan kepada kepala BKPL kenapa sampai sekarang masih belum dilaksanakan assesment untuk mengisi kekosongan jabatan untuk jabatan setingkat eselon II yang mengalami kekosongan sampai 20 lebih SOPD. Padahal kekosongan tersebut ada yang sudah berlangsung sampai dua tahun seperti kepala inspektorat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendidikan serta kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutanya ujar Syahrial saat ditanya kenapa assesment lanjutan tidak dilaksanakan sampai sekarang, kepala BKPL menjawab ketiadaan anggaran. Namun saat ditanya kalangan wakil rakyat kenapa tidak diajukan anggaran pada APBD perubahan, kepala BKPL dengan enteng menjawab waktu pelaksanaan assesment kalaupun diajukan anggaran pada APBD tidak mencukupi. Spontan jawaban kepala BKPL membuat beberapa anggota dewan naik tensi dan marah.

"Inikan sudah tidak logis, seorang pejabat yang mengurusi masalah kepegawaian serta mutaso maupun kenaikan pangkat terkesan tidak bertanggungjawab pada pekerjaannya. Atas dasar pelaksanaan hearing tersebut kami dari Fraksi Partai Golkar menilai kepala BKPL tidak mampu mengemban tugasnya dan tentu akan berdampak negatigmf kepada kepala daerah sendiri sehingga pejabat seperti ini layak diganti, "ulas Syahrial yang juga ketua komisi II DPRD Bengkalis.

Ditambah lagi, kalau jabatan Kepala BKPL masih terus dipertahankan maka dampaknya kepada kinerja pemerintahan Bengkalis karena ketidakmampuan pejabat yang diberi amanah dalam menjalankan tugasnya dengan maksimal. Artinya kepala BKPL gagal menginterpretasikan keinginan bupati dalam penempatan pejabat untuk mengisi kekosongan SOPD yang jumlahnya luar biasa.

"Harapan kita secepatnyalah kepala BKPL diganti. Karena tidak hanya bupati yang akan terkena imbas tetapi Kami juga di DPRD jadi pusing atas kinerja kepala BKPL tang terkesan tidak peduli dengan tanggungjawabnya," tutup Syahrial. (Put)