Gubernur Riau Arsyad Djuliandi Rahman, bersama Bupati Rohil Suyatno Usai peresmian SPAM Durolis

Pemantapan Infrastruktur Kabupaten Rohil

Senin,23 Oktober 2017 - 13:41:10 WIB Di Baca : 4913 Kali

ROHIL - PELAKSANAAN pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rokan Hilir merupakan bagian penting untuk dapat mendukung terwujudnya berbagai program pembangunan di bidang lain, baik di bidang pendidikan, kesehatan ekonomi maupun bidang-bidang lainnya. Sehingga, strategi pemantapan infrastruktur harus digesa demi kepentingan masyarakat.

Sehingga dengan ketersediaan infastruktur akan memudahkan pembukaan akses keterisolasian maupun percepatan pengembangan berbagai daerah. Bagi daerah yang berada di perkotaan, infastruktur dibutuhkan untuk lebih mengembangkan daerah sehingga dapat menghubungkan keberbagai daerah lainnya diluar perkotaan. Sedangkan bagi daerah pedesaan ataupun daerah terisolir, akan membuka akses percepatan pembangunan dan gerak pertumbuhan perekonomian.

Loading...

Foto Mediana Faroll Sharoon.

Karena itulah, di dalam strategi kebijakan pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan berbagai aspek kepentingan dan kebutuhan, diantaranya mengelaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan. Diantaranya, mengembangkan kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan. Selnajutnya memantapkan kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya.

Dengan begitu, kebijakan sebagai panduan tindakan diskresional untuk mewujudkan strategi yang diambil dalam memecahkan masalah. "Selain itu, kebijakan sebagai prilaku bersanksi juga harus ditegakkan. Dengan begitu, kebijakan ini berjalan dengan norma prilaku dengan ciri konsistensi. Karena, keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantif harus diljankan," tegas Bupati Rohil H Suyatno.

Foto Mediana Faroll Sharoon.

Berbicara mengenai kebijakan, sambung Annas Maamun, tak lepas dari menjaga keluaran sistem pembuatan kebijakan itu sendiri. Sehingga, dengan menjalankan hal itu, maka membuktikan Rokan Hilir sebagai daerah yang terus berpijak pada klepentingan masyarakat.

"Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), harus  menunjukkan  kepada masyarakat mengenai pemahaman sasaran implementasi dalam semua bidang pembangunan, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pertanian, perkebunan, dan lainnya," papar Suyatno menerangkan sistem mesin pemerintahan di Rokan Hilir yang dipimpinnnya bersama Wakilnya Jamiluddin.

Foto Mediana Faroll Sharoon.

Disinggung mengenai penempatan implementasi kebijakan, sambungnya, di samping sebagai proses administratif pemerintahan, jauh lebih penting dari mewujudkan tujuan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Berangkat dari tujuan mulia itu, pembangunan Rokan Hilir terang Suyatno, berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan kerakyatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan.

"Membangun infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat adalah tujuan utama suatu pemerintahan. Dengan begitu, memajukan sektor pertanian, industri dan jasa adalah modal utamanya. Selanjutnya, mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menjadi tanggungjawab pemerintah.

Sehingga, mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih dan berwibawa seperti keinginan rakyat dapat terwujud. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah menciptkan masyarakat yang berbudaya melayu berlandaskan iman dan taqwa," sambung Suyatno.

Untuk mewujudkan keinginan mulia tersebut, jelas Suyatno, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menuangkannya dalam berbagai program strategis. Program itu diantaranya, pengentasan Kemiskinan. "Dalam tataran pelaksanaan pemantapan isfrastruktur, dapat dijabarkan ke dalam empat langkah strategis, yaitu, memanfaatkan Keunggulan kompetetif (competitive advantage). Meliptuti, potensi khusus wilayah Rokan Hilir yang beragam harus ditingkatkan (Pesisir, Pinggir sungai,Rawa, Daratan Rendah, dan Perbukitan)," jelas Suyatno.

Di samping itu, pengembangan produksi perekonomian masyarakat dengan kondisinya masing-masing. Kemudian memanfaatkan lahan yang ada dan masih luas untuk kegiatan ekonomi produktif. Berikutnya, meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan untuk pertanian, perkebunan, dan pertambangan untuk menjaga kelestarian alam. Meningkatkan kualitas dan kuantitas semua produk yang dihasilkan untuk bisa bersaing dipasaran.

Dari langkah-langkah strategis tersebut dilakukan pula program percepatan, melalui, program cepat dalam mengentaskan kemiskinan. Sehingga rakyat miskin tidak perlu menunggu terlalu lama sekaligus menunggu program-program teoritis saja. tetapi, program yang diberlakukan adalah program yang langsung tepat guna dan tepat sasaran.

Hal ini dapat dilihat melalui program pembangunan perkebunan rakyat, pembangunan rumah layak huni, pelaksanaan otonomi desa, sertifikat lahan bagi penduduk miskin, berobat gratis bagi masyarakat miskin, bantuan beasiswa bagi pelajar kurang mampu dan berprestasi, pelatihan keterampilan indrustri dan kewirausahaan, bantuan peralatan pertanian, penyuluhan pertanian, cetak sawah baru, dan pembangunan sarana prasarana infrastruktur jalan dan jembatan.

Hal ini didukung atas kebijakan pembangunan infrastruktur, untuk bidang ini digesah dalam program nyata diantaranya membangun pusat perkantoran dan rumah jabatan, membangun jembatan pedamaran dan jalan lintas pesisir, meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, menetapkan prioritas penanganan infrastruktur seperti jalan, jembatan, prasarana air bersih, dan perlistrikan. Membuka isolasi daerah melalui pembangunan jalan dan jembatan, membangun sarana air bersih, sarana irigasi dengan sistem pompanisasi di Teluk Bano I dan mengembangkan pulau pedamaran. (ADVETORIAL)


Share Tweet Google + Cetak

Loading...
Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com