Riauaktual.com -  Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) melihat rencana Bank Indonesia (BI) terkait biaya isi ulang (top up) kartu uang elektronik (e-money) telah menimbulkan perdebatan. Asbanda mengaku masih menantikan sikap BI tentang aturan tersebut.

"Kita tunggu saja sama regulator karena ini kan terlalu terlalu banyak, terlalu ramai ya polemiknya. Kalau menurut kita untuk sementara mengikuti ketentuan aja apa yang akan ditetapkan oleh regulator," kata Ketua Umum Asbanda yang juga Direktur Utama Bank DKI Kresno Sediarsi ditemui dalam acara IBEX 2017 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Dia mengatakan, sejauh ini belum banyak bank daerah yang menerbitkan uang elektronik, jumlahnya mungkin masih bisa dihitung dengan jari. Artinya, kebijakan yang nantinya diambil oleh BI tidak begitu berpengaruh terhadap bank daerah secara umum.

"Yang sudah punya itu Bank DKI, kemudian BJB, dan itu relatif belum besar. Kalau Bank DKI punya kan lebih untuk Jakarta. Artinya kayak di Ragunan, kemudian di Museum, di Monas," jelasnya.

Sementara untuk Bank DKI, sampai dengan hari ini tidak melakukan pemungutan biaya top up bagi pengguna kartu uang elektronik yang diterbitkan oleh Bank DKI. Menurut dia sudah sewajarnya mereka tidak dibebani biaya tambahan.

"Pada prinsipnya kalau kita itu kalau customer kita sendiri yang top up kita enggak pernah pungut biaya karena itu sebetulnya kan dananya mereka sendiri, mereka top up dari tabungan. Jadi kalau dari kita dari customer sendiri enggak ada biaya," tandasnya.

Sumber : okezone