Riauaktual.com - Pasca dikembalikannya berkas KUA PPAS APBD perubahan 2017 milik Pemko Pekanbaru beberapa waktu lalu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru kembali menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pekanbaru, Senin (11/09) sore. Rapat ini berlangsung alot, karena banyak pertanyaan dan interupsi dari anggota dewan.

Rapat TAPD dengan Banggar DPRD Pekanbaru tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru - Sahril didampingi Wakil Ketua Sondia Warman dan Jhon Romi Sinaga. sementara dari Pemko Pekanbaru, dihadiri oleh Plt Sekdako - Azwan dan Asisten II Setdako Pekanbaru - Dedi Gusriadi dan anggota TAPD.

Dalam rapat, ada sejumlah poin penting yang menjadi perhatian Tim Banggar, mulai dari identifikasi asumsi penerimaan PAD, permintaan penyampaian laporan Semester I Pemko Pekanbaru hingga tindak lanjut hasil audit dari BPK.

Ketua DPRD Pekanbaru, Sahril mengatakan, di akhir masa jabatan dewan ini pembahasan APBD harus elegan dan tidak boleh asal-asalan. Meski berlangsung alot, namun pengesahan APBD-P Pekanbaru 2017 targetkan bisa selesai jelang 30 September mendatang.

"Ada 3 poin penting yang kita soroti, yakni adanya perubahan pendapatan daerah karena adanya asumsi PAD yang tidak capai target. Laporan semester terlambat, serta tidak adanya uraian realisasi kegiatan SKPD yang seharusnya disampaikan oleh kepala daerah. Selain itu, juga adanya hasil audit BPK yang tidak dianggarkan namun muncul APBD-P, proyek pembangunan yang belum selesai tapi sudah di bayar serta  adanya penyertaan modal ke pihak PDAM yang terus mengalami kerugian," ungkap Sahril, saat rapat berlangsung.

Dalam APBD perubahan, terjadi penurunan jumlah pendapatan daerah dari Rp 2,481 triliun menjadi Rp 2,452 triliun. sedangkan jumlah PAD, dari Rp 1,019 triliun turun jadi Rp 997 miliar.

Jika pendapatan mengalami banyak penurunan, maka untuk beban dan belanja daerah hanya turun sekitar Rp 4 miliar saja. Dimana, pada APBD murni berjumlahRp 2,456 triliun, mengalami penurunan menjadi Rp 2,452. (Dwi)