Riauaktual.com - Pemerintah Indonesia harus menarik Duta Besar ( Dubes) RI untuk Myanmar sebagai bentuk protes atas tindakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Sementara Dubes Myanmar untuk RI sebaiknya dipulangkan hingga tindakan pembantaian etnis dihentikan.

Wasekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menuturkan, tindakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya sudah keterlaluan. Untuk itu, Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia sudah saatnya mengambil peran penting.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun, ujar Andre, harus menginisiasi dikeluarkannya Myanmar dari keanggotaan ASEAN. Indonesia yang berpegangan prinsip politik bebas aktif dan menjunjung tinggi perdamaian dunia harus berada di garda terdepan.

"Kami minta Presiden Jokowi segera mengambil tindakan tegas, tindakan Myanmar terhadap etnis Rohingya ini sudah luar biasa," kata Andre, sebagaimana dikutip dari detik.com.

Andre menambahkan, Nobel Perdamaian yang diterima Aung San Suu Kyi pada 1991 juga harus dicabut. Kenyataannya, ia sebagai tokoh di Myanmar sudah tidak bisa berbuat apa-apa atas konflik yang terjadi.

"Kami mengusulkan nobel Aung Suu Kyi dicabut. Pemimpin de facto Myanmar itu terbukti tidak punya rasa kemanusiaan dan tidak pantas Aung Suu Kyi menerima Nobel Perdamaian," ujar Andre.

Pembantaian etnis Rohingya, tegas Andre, masuk kategori tindakan terorisme. Bahkan, tindakan tersebut dinilai melebihi kejahatan holocaust. "Indonesia kalau perlu mengirim Pasukan Keamanan dalam payung PBB dan mendesak PBB mengeluarkan resolusi untuk menghukum Myanmar. Bisa juga melalui jalur Asean dan OKI," tuturnya.