Riauaktual.com - Terhadap pembelian Mobil Dinas (Mobdin) baru oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, menyoroti hal tersebut sebagai kebijakan yang tidak relevan.

"Kebijakan pengadaan mobil dinas merupakan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Harusnya Pemko Pekanbaru melalui biro perlengkapan berpikir ulanglah utk apa membeli mobil dinas lagi," Kata Koordinator FITRA Riau, Usman, Jum'at (25/08/17).

Dikatakannya, pembelian Mobdin tersebut, dinilai tidak tepat dari kebijakan alokasi anggaran yang dikeluarkan. Apalagi diketahui, saat ini Pemko Pekanbaru telah memberlakukan efisiensi atau pemangkasan sekitar Rp400 miliar.

"Ada hal yang sangat urgent untuk dilakukan selain membelanjakan pengadaan mobil dinas saat ini. Masih banyak yang harus dilakukan selain membelanjakan mobil dinas," tegasnya.

Pengadaan mobil dinas tersebut, lanjutnya, juga bukan bagian dari mandat rencana pembangunan Kota Pekanbaru ditengah minimnya perbaikan layanan publik seperti drainase, pendidikan dan kesehatan.

"Jadi tidak tepat rasanya dan ini harus dihentikan. Mengambur amburkan uang negara untuk pembelian yang tidak penting," cetusnya.

Seperti diketahui, Pemko Pekanbaru menganggarkan mobil dinas dengan nilai HPS Paket sebesar Rp 1.2 Miliar dan nilai pagu paket senilai Rp 2.1 Miliar.

Mobil dinas tersebut telah memasuki tahap lelang pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Terpantau situs lpse.pekanbaru.go.id lelang tersebut sedang memasuki masa sanggah hasil lelang.

Pembelian mobil baru tersebut nantinya akan diperuntukan sebagai mobil pelayanan di OPD Pemko Pekanbaru seperti Bapenda, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), perpustakaan dan mobil operasional KB dan Kependudukan.

Hal itu dibenarkan oleh Plt Kepala BPKAD Pekanbaru Aleks Kurniawan. "Iya, kami tahun ini ada mengadakan kendaraan dinas operasional terutama untuk kendaraan dinas opersional," kata Alex.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sahril SH menyebutkan, kondisi keuangan Kota Pekanbaru diprediksi akan terus mengalami penurunan hingga tahun 2018. Pasalnya, APBD murni 2017 yang diasumsikan mencapai Rp2,4 triliun lebih, realisasi pencapaiannya hanya Rp1,7 triliun.

"Ada kehilangan sebesar Rp400 miliar akibat dari dana bagi hasil Provinsi yang ditargetkan Rp140 miliar. Dimana saat ini saja baru terealisasi tidak sampai 1 persen (tidak sampai satu miliar)," sebut Sahril.

Permasalahan itu membuat DPRD Pekanbaru melakukan rasionalisasi anggaran kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Pekanbaru.

Penurunan lain juga terjadi di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Awalnya diasumsikan Rp800 miliar hingga Agustus 2017 baru tercapai Rp240 miliar. Dari keterangan Pemko Pekanbaru, pencapaian PAD bagi OPD maksimal ditargetkan Rp600 miliar. Artinya ada kehilangan Rp200 miliar. (bir)