PEKANBARU - Spanduk larangan operasional transportasi online yang diduga menjadi pemicu konflik antara transportasi online dan konvensional di Kota Pekanbaru dicopot. 

Pantauan wartawan, spanduk berukuran 1x4 meter yang dipasang Jumat 19 Agustus 2017 lalu oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru ini sudah tidak ada lagi di posisinya. Sebelumnya, ada 20 spanduk yang disebar Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru, salah satunya ada di halte depan Bank Indonesia.

Kepala Dishub Kota Pekanbaru Aripin Harahap saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui siapa yang mencopot spanduk itu. "Nggak tau kita. Ntah anggota atau siapa yang mencopot," kata Aripin di Pekanbaru, Selasa (22/8/2017).

Disunggung soal pernyataan Walikota tidak adanya koordinasi Dishub dengan Walikota soal pemasangan spanduk itu, Aripin enggan berkomentar. "Itu bagian angkutan itu. Nanti saya coba tanya," kata dia.

Ditanya apakah Dishub masih melarang angkutan online meski spanduk sudah dicopot, Aripin berdalih itu bukan soal dilarang atau tidaknya. Ia mangaku masih menunggu regulasi dari pusat.

"Bukan melarang atau tidak melarang. Kita gak melarang siapa pun yang mau berusaha. Kita kita nunggu regulasi," sebutnta.

Pernyataan itu bertolak belakang dengan pernyataannya saat demo pengemudi transportasi konvensional di kantor walikota. Aripin dengan tegas menyatakan mendukung tuntutan pengemudi transportasi agar angkutan online tidak beroperasi.

"Jangan rusuh saya bersama kalian," kata Aripin saat demo.

Sebenarnya, Walikota Pekanbaru, Firdaus MT sudah mengisyaatkan tetap mengizinkan angkutan berbasis aplikasi ini beroperasi. Firdaus menilai, kedua angkutan ini dibutuhkan di Kota Pekanbaru. 

"Kemudian teknologi, kita hidup di era digital, untuk jadikan kita cerdas, smart, tentu bagaimana kita gunakan teknologi," kata Firdaus. (das)