Riauaktual.com - Tak beroperasionalnya RSUD Pekanbaru tahun 2018 mendatang, membuat Pemko Pekanbaru kewalahan. Kalangan legislator memandang, perlu solusi yang efektif untuk melanjutkan kembali kebutuhan dasar masyarakat Pekanbaru tersebut selain lobi Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat.

"Jalan satu-satunya pusat perkantoran Tenayan Raya di pending dan diselesaikan RSUD Pekanbaru. Karena disitu (dana pembangunan perkantoran,red) ada  sekitar Rp 95 Miliar yang bisa digunakan. Tinggal kebijakan dari Pemko Pekanbaru," Kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Pakanbaru, Roni Amriel, Kamis (17/08/17).

Menurutnya, RSUD Pekanbaru merupakan kebutuhan dasar dan kebutuhan yang menyentuh langsung oleh masyarakat. Dia berharap, Pemko Pekanbaru terkosentrasi dalam memenuhi urusan wajib bagi masyarakat tersebut.

"Kita sudah pernah menyampaikan kalau RSUD ini harus segera difungsikan ditengah APBD yang mengalami defisit hingga Rp 400 miliar saat ini serta berkurangnya penerimaan pendapatan," paparnya.

Kata Politisi Partai Golkar ini, penyampaian strategi melobi Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat dalam kucuran anggaran Alat Kesehatan (Alkes) laporannya belum diketahui hingga saat ini.

"Sampai hari ini kita belum tahu persis, sampai sejauh mana realisasi itu. Kalau fisik rumah sakit bisa diarahkan melalui APBD saat ini. Sekarang bangunan itu di finishing tidak perlu banyak biaya lagi. Sekarang yang banyak makan biaya alkes," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, pengoperasionalan RSUD tipe C milik Pemko Pekanbaru pada tahun 2018 dipastikan gagal. Gagalnya operasional RSUD Pekanbaru yang berada di Jalan Garuda Sakti itu disebabkan minimnya anggaran penuntasan bangunan dan ditambah dengan belum tersedianya anggaran Alkes serta tenaga kerja.

Secara fisik bangunan belum tahap finising. Berkisar 82 persen. Selain itu, anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan Alkes agar RSUD Tipe C dapat difungsikan mencapai Rp 135 Miliar. Anggaran pengadaan Alkes itu lebih besar dari pembangunan fisik RSUD yakni Rp125 Miliar. (bir)