Riauaktual.com - LSM Ikatan Warga Satya Indonesia (LSM-IWS) menduga adanya stempel palsu yang digunakan oleh oknum di Kantor Bupati Kuansing pada bagian umum Setdakab Kuansing.

Terbongkarnya beredarnya cap Pemko Bukittinggi ini berawal ketika salah seorang Kabag ops dan kordinator khusus Sumatera LSM-IWS, Yusril mendatangi bagian umum Kantor Bupati untuk melaporkan surat pemberitahuan keberadaan LSM-IWS.

Dari sini petugas membuatkan bukti tanda terima otentik yang penuh kejanggalan. Setelah ditandatangani dan distempel, ternyata petugas memberikan stempel Pemerintah Kota Bukit Tinggi, bukan stempel Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. 

"Ini murni temuan, selaku LSM wajib masuk untuk melakukan investigasi mengungkap dugaan pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat Kuantan Singingi. Kenapa bisa cap milik Pemerintahan daerah lain berada di Kuansing," ujar Yusril.

Sementara Advokad muda Kuansing Zubirman SH menduga ada tindakan kemufakatan jahat atas kepemilikan cap stempel yang bukan milik Pemkab Kuansing.

"Jika benar ini ditemukan berarti disini ada pemalsuan suatu barang ataupun benda, jelas melanggar hukum, Apalagi jika ada pihak yang dirugikan, katakanlah Pemkot Bukit Tinggi," sebut Zubirman.

Memang aneh, katanya lagi, cap Pemkot Bukit Tinggi ada si Setda Kuansing, tentunya ini perlu dipertanyakan, "jangan jangan ada sesuatu disini, bisa jadi cap itu, digunakan untuk SPJ fiktif," tuturnya.

Namun disamping itu semua, digunakan atau tidaknya cap tersebut, untuk tujuan baik maupun buruk, yang jelas sudah menyalahi aturan yang berlaku.

"Saya rasa polisi bisa memperoses ini langsung, sekalipun tidak ada laporan dari pihak manapun, jika mengacu pada delik kasus.  Karena tanpa pengaduanpun bisa dilakukan penyidikan oleh polisi," katanya.

Kemudian, untuk memastikannya apakah Pemerintah Kota Bukit Tinggi merasa dirugikan ataupun mereka sudah mengetahui tentang dugaan pemalsuan ini, wartawan mencoba mengkonfirmasinya melalui pesan email Pemkot, namun hingga berita ini dilayangkan belum ada balasan. (Joko)