Riauaktual.com - Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru menyarankan agar pengelolaan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang selama ini dibawah wewenang Dishubkominfo agar segera diserahkan kepada pihak swasta.

Pasalnya dengan diserahkan kepihak swasta, Pemko akan jauh lebih untung, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak bisa terpenuhi.

"Tentunya perlu strategi teknik untuk memaksimalkan penggunaan lampu jalan ini, salah satunya dengan cara bekerjasama dengan pihak swasta, sebagaimana yang pernah kita sampaikan kepihak Dishubkominfo bahwa banyak pihak swasta yang mau berinvestasi dan memeterisasi semua lampu jalan," kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel, Rabu (16/8/2018).

Dengan sistem meterisasi, tagihan lampu jalan akan jauh lebih terukur dan sifatnya tidak lagi borongan yang akan terus ditagih oleh pihak PLN, yang Kedua, Lanjut Politisi Golkar ini lagi, PJU yang ada semuanya diganti dengan lampu hemat energi atau dikenal dengan lampu  Light Emitting Diode (LED) dan sudah banyak pihak swasta yang mau bekerjasama karena sudah ada payung hukumnya.

Menurut Roni lagi, dengan menggunakan lampu LED ini, Pemerintah bisa hemat 40 hingga 50 persen, dimana semua biaya akan ditanggung oleh pihak swasta.

"Pihak swasta yang akan mengganti semua PJU yang ada dengan lampu hemat energi, dan tentunya menggunakan uang mereka sendiri, pemerintah hanya tinggal menghitung berepa kelebihannya setiap bulan jika menggunakan lampu hemat energi ini, dimana jika biasanya tagihan bisa mencapai Rp. 6 M bisa jadi Rp. 3 M," tuturnya.

Banyak daerah-daerah di Riau seperti Kuansing, Dumai yang menggunakan sisitem tersebut, hanya saja Kota Pekanbaru menurut Roni dinilai belum mau merealisasikan, meski sudah beberapa kali diberi masukan oleh kalangan DPRD Kota Pekanbaru.

"Sudah kita sampaikan ke liding sektor, tapi sampai saat ini belum jalan, saya tidak tau kenapa, apakah sehat dikondisi sakit inikita juga kurang paham, padahal kita inginkan lampu jalan ini biayanya rendah kemudian lampu yang digunakan hemat energi, biaya yang dikeluarkan terukur dan tidak perlu menggunakan APBD lagi, sudah ada investor yang mau berinvestasi dilampu jalan ini, dan kabupaten kota di Riau sudah mulai menggunkan, sementara Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi belum," pungkasnya. (pur)