PEKANBARU (RA) - Setelah ditetapkannya Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang baru, maka persoalan sampah akan menjadi 'PR' bagi kepala dinas baru tersebut. Akan tetapi, penanganan masalah sampah saat ini bukanlah sekedar urusan Kepala Dinas saja, namun lebih kepada kesadaran masyarakat dalam menegakkan aturan sampah itu sendiri.

Demikian dikatakan Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Navis SE ketika dikonfirmasi RiauAktual.com di gedung DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (08/01/2013). Karena, selama ini persoalan sampah selalu diserahkan bulat-bulat kepada dinas, terkesan hal ini terlalu berat, karena sebenarnya menurut Politisi PBB ini, peran masyarakat jauh lebih besar dari pada peran kepala dinas tersebut.

"Perlu saya luruskan, yang menjadi dilematis selama ini persoalan sampah seakan-akan hanya menjadi kewajiban kepala dinas saja menyelesaikannya. Tapi, masyarakat terus melanggar peraturan daerah soal kebersihan ini. Seperti kemarin sudah diadakan tong sampah, tapi hanya seketika saja dan tong itu dirusak juga oleh masyarakat, ini dituntut ketegasan pemerintah untuk menyelesaikannya," ungkap Navis.

Ditambahkannya, sebenarnya persoalan sampah yang sekarang menjadi persoalan rumit sebenarnya persoalan 'geleng' alias sangat mudah. Jika pemerintah bisa bersinergi dengan masyarakat dan masyarakat mampu mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah. Untuk itu, sebagai masyarakat Navis telah membentuk kelompok masyarakat kreatif yang akan menciptakan alat pengolah sampah menjadi energi listrik. "Tunggu saja, kita akan bentuk alat pengelolaan sampah ini menjadi tenaga listrik," pungkasnya.

Reporter, Editor: Riki