Riauaktual.com - Sikap protes ratusan wali murid SMP N 15 Rumbai Pekanbaru Sabtu (22/7/201) kemarin, terus menjadi sorotan kalangan di DPRD Kota Pekanbaru.

Kali ini datang dari Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Ferry Sandra Pardede yang menilai, aksi protes wali murid tersebut akibat tidak profesionalnya pihak sekolah dalam mengelola uang seragam atau atribut siswa.

Dimana diketahui, pihak sekolah diduga sudah memungut uang sebesar Rp.1,8 juta per siswa untuk biaya jahit lima seragam siswa, namun sejak uang disetor sejak 2016 silam hingga saat ini siswa tak kunjung mendapat seragam baru.

"Pastinya pihak sekolah tidak profesional dalam mengelola atribut sekolah siswa, padahal kita kira ini sudah ada kesepakatan antara pihak komite sekolah dengan orang tua siswa, tetapi kenapa persoalan ini terjadi," ucap Ferry Sandra Pardede, Saat berbincang bersama wartawan di kantornya, Senin (24/7/2017).

Untuk menindaklanjuti dan agar ada kejelasan terhadap kasus uang seragam siswa ini, Ferry meminta Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) segera memanggil pihak sekolah.

"Kita tidak mau hal serupa terjadi disekolah-sekolah lain, dan Disdik kita minta segera memanggil pihak sekolah yang bersangkutan agar memberi penjelasan terkait pungutan uang seragam dan apa alasan hingga saat ini tidak kunjung selai, saya rasa kepala sekolahnya perlu dievaluasi juga, soal uang ini tidak bisa main-main, ya kalau orang tua yang mampu, bagi yang tidak kasian juga, kita rasa Disdik perlu mengevaluasi kepala sekolah tersebut," tuturnya

Disamping itu, Ferry juga meminta kepala sekolah (SMP 15) Rumbai, terbuka atas persoalan yang saat ini bergejolak dikalangan orang tua siswa.

"Kita minta kepala sekolah terbuka atas persoalan uang seragam siswa ini, apa alasan sampai sekarang belum selesai, jangan dijanjikan besok kebesok aja, makanya kedepan kita minta sekolah dalam mengambil kebijakan tidak diluar konteks aturan yang sudah dibuat, seperti keterlambatan seragam siswa inikan seharusnya tidak boleh terjadi, entah uang-nya terpakai atau dipakai untuk apa ini tidak boleh dan jangan sampai terjadi," tandas politisi Hanura ini.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga berharap persoalan ini bisa segera diselesaikan pihak sekolah dan kepada Dinas Pendidikan setempat untuk bisa menjadi penengah dalam persoalan ini.

"Kita minta ini bisa segera diselesaikan secara baik-baik. Namun jika ada unsur kesengajaan sehingga perihal ini menjadi persoalan maka harus ditindak," tegasnya.

Politisi PDIP ini juga mengingatkan kepada pihak sekolah untuk berhati-hati dalam persoalan keuangan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat, dan DPRD sudah cukup sering menerima laporan baik pungli dan sebagainya.

"Jangan sampai gara-gara uang ini bisa berujung ke tindak pidana. Kita ingatkan kepada sekolah jika memang tidak ada biaya jangan diminta kepada wali murid. Dan lagi, kalau tidak mampu mengelola keuangan diskusikan bersama dinas untuk mencari solusi," ucapnya. (DWI)