Riauaktual.com - Walikota Pekanbaru sepertinya tidak sabar untuk segera merotasi jajaran dibawahnya guna mendukung perwujudan visi-misi Smart City Madani.

Sesuai aturan, Walikota Pekanbaru memang tidak dibenarkan untuk melakukan mutasi sebelum enam bulan pasca dilantik. Kecuali jika Pemko mendapatkan izin dari Kemendagri.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru, M. Jamil mengaku jika saat ini pihaknya tengah menyusun konsep draf surat izin untuk meminta persetujuan menggelar mutasi dan assesmen bagi pejabat eselon II dilingkungan tersebut.

"Sedang kita konsep suratnya. Target kita minggu depan sudah kita kirimkan ke kementrian (Kemendagri). Suratnya ada dua yang kirimkan ke kementrian. Pertama surat izin melakukan mutasi yang kedua surat izin menggelar assesmen untuk mengisi kekosongan jabatan, baik eselon II, III dan IV," kata Jamil.

Jamil mengungkapkan, surat izin untuk melakukan mutasi dan assesmen dari Kemendagri ini sangat dibutuhkan.

"Kita berharap proses di Kemendagri bisa berjalan lancar. Sehingga mutasi segera bisa kita lakukan dalam waktu dekat," ujarnya.

Sementara itu, Walikota Pekanbaru Firdaus MT meminta pejabat dilingkungan Pemko Pekanbaru agar tetap bekerja maksimal dalam melayani masyarakat.

"Kalau ada yang was-was dan khawatir, berarti kinerjanya tidak bagus. Kalau kinerjanya tidak bagus ya siap-siap sajalah untuk diganti, gitu saja. Tidak perlu cemas dan setengah-setengah dalam bekerja. Karena semua pejabat ini kan bagian dari tim saya. Mereka bukan orang baru. Artinya, mereka sudah mengerti, yang saya butuhkan," imbuhnya.

Firdaus membenarkan rencana mutasi yang akan dirinya lakukan. Namun mengenai tanggal pastinya, Firdaus belum bisa memastikan. Yang jelas, kata Firdaus, awal 2018 nanti seluruh kepala bidang, bagian dan kepala OPD yang saat ini masih Plt sudah diganti dengan yang defenitif.

"Ini kita lakukan supaya ada ditahun 2018 nanti tidak ada lagi program-program yang terganggu," katanya.

Dirinya berharap dengan dilakukanya mutasi tersebut, dapat membuat organiasi dan kinerja seluruh OPD berjalan lebih masksimal lagi. Sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan dan program-program yang bersentuhan dengan masyarakat dapat dijalankan dengan baik. (yan)