Riauaktual.com - Menyikapi perkembangan kasus HIV dan AIDS di Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pertemuan antara pusat dan daerah.

Pertemuan tersebut dalam rangka penyusunan peraturan perundangan terkait pencegahan dan pengendalian HIV & AIDS di Indonesia sesuai amanat Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi terpilih menjadi peserta. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, 11 -13 Juli 2017 di Jakarta.

Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi termasuk salah satu satu dari 5 Wakil Walikota yang turut diundang.

"Karena melalui kesempatan ini Kami dapat berkontribusi dalam penyusunan kebijakan penanggulangan AIDS. Untuk itu kita akan sampaikan masukan dan saran berdasarkan pengalaman upaya penanggulangan AIDS di Kota Pekanbaru. Karena kesempatan ini tentu akan dimanafaatkan sebaik mungkin," kata Ayat.

Dikatakan Ayat, harapan dari pertemuan ini akan tersusun kesekapatan bahkan kebijakan yang dapat memperkuat upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia termasuk di Kota Pekanbaru.
Kota Pekanbaru sendiri secara regulasi telah menerbitkan peraturan kepala Daerah yang mengatur tentang upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

"Kebijakan Kota Pekanbaru ini tentu saja akan disampaikan dalam forum tersebut," ujarnya.

Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru, Hasan Supriyanto menyebutkan bahwa keikutsertaan Wakil Walikota Pekanbaru dalam pertemuan tersebut merupakan kebanggaan tersendiri. Karena tidak semua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diundang.

"Dari Sumatera hanya Wakil Walikota Pekanbaru yang berkesempatan diundang mengikuti pertemuan tersebut. Semoga melalui pertemuan ini menghasilkan rumusan kebijakan yang tentu saja mendorong dan memperkuat upaya penanggulangan AIDS," tutupnya. (yan)