Riauaktual.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta wacana pemindahan ibu kota negara tidak dilaksanakan hanya karena Jakarta banjir dan macet. Menurut JK, masalah seperti itu masih dapat diselesaikan, baik oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.

"Jangan karena alasannya macet itu kita mau pindah, jangan. Kalau macet ya selesaikan macetnya, bukan selesaikan ibu kotanya. Perbaiki dan percepat MRT, LRT, percepat pengadaan bus. Kalau banjir ya perbaiki drainase. Karena kalau pindah pun pasti tetap banjir juga kalau kita tidak perbaiki drainase dengan cepat," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat 7 Juli 2017.

Bagi JK, pemindahan ibu kota negara bukan sesuatu yang mudah dilakukan. JK menyoroti antara lain perlunya kesiapan anggaran yang besar hingga proses transisi semua lembaga pemerintah pusat ke ibu kota yang baru.

"Pegawai (pemerintah) pusat itu 900.000. Rumahnya bagaimana, kantornya bagaimana, Istana bagaimana, DPR bagaimana, markas tentara, Kejaksaan Agung, BI. Itu semua, uang buat memindahkannya bagaimana," lanjut JK.

Lagipula, JK melanjutkan, pemindahan ibu kota negara lazimnya dilakukan di negara-negara federal. Misalnya Malaysia yang memindahkan ibu kota administrasi dari Malaysia ke Putrajaya pada tahun 1999. Di negara federal, koordinasi ekonomi seperti penanaman modal oleh pengusaha, dilakukan melalui pemerintah daerah. Sehingga, pemindahan ibu kota negara tidak akan memberi potensi gangguan terhadap sektor ekonomi.

"Bukan hal yang mudah dengan satu negara besar seperti ini," ujar mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.

JK pun meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selaku lembaga yang bertugas menyusun kajian pemindahan ibu kota membuat kajian yang komprehensif sehingga pemerintah bisa membuat keputusan yang tepat.

"Jadi (pemindahan ibu kota) bukan sesuatu yang mudah, terus terang. Tapi idenya bagus," lanjut mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.



Sumber : viva.co.id