Riauaktual.com - Masih ditemukannya sampah yang berserakan dibeberapa ruas jalan bukan hanya terlihat di jalan-jalan protokol saja tetapi juga terlihat di jalan-jalan pemukiman warga tanpa ada tindakan oleh pihahk terkait mulai dari kelurahan, kecamatan, dan dinas terkait untuk melakukan pengangkatan terhadap sampah tersebut.

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Ruslan Tarigan meminta dinas terkait Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dapat proaktif dan berkordinasi dengan pihak kelurahan maupun kecamatan untuk dapat mempersihkan sampah-sampah yang berserakan tersebut.

"DLHK harus proaktif dengan ikut melibatkan lurah dan camat untuk dapat mengantisipasi dan membersihkan sampah-sampah yang banyak berserakan di ruas-ruas jalan pemukiman warga di daerahnya masing-masing, agar nantinya tidak adalagi sampah yang berserakan yang mengganggu kesehatan pengguna jalan," ucap Ruslan Tarigan, Jumat (7/7/2017).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sondia Warman mengatakan permasalahan banyaknya tumpukan sampah yang terjadi hampir temukan disemua ruas jalan Kota Pekanbaru saat ini, karena kurang tersedianya tempat pembuangan sampah (TPS) sementara disetiap kecamatan yang ada.

"Tumpukan sampah yang berserakan diruas-ruas jalan harus menjadi perhatian serius Pemko Pekanbaru untuk menyediakan TPS sementara di setiap kecamatan yang ada, agar masyarakat dapat membuang sampah rumah tangga pada tempatnya, sehingga dengan cara ini tidak akan adalagi titik-titik sampah yang ditemukan diruas-ruas jalan," tuturnya.

Politisi PAN ini juga meminta kepada setiap camat dapat menyediakan lahan kosong untuk nantinya dijadikan TPS sementara disetiap kecamatan, sehingga keberadaan sampah yang selalu berserakan diruas jalan dapat diminimalisir.

"Jika sampah yang berserakan tidak diangkut beberapa hari akan mengakibatkan timbulnya permasalahan baru, makanya kita minta kepada pihak kecamatan bertanggungjawab dalam menyiapkan tempat-tempat samapah dan pengangkutannya, karena masyarakat juga memberi kontribusi dengan melakukan pembayaran, tentunya masyarakat harus dapat mendapat fasilitas seperti itu," pungkasnya. (nto)