Riauaktual.com - Bupati Kepulauan Meranti Irwan, menyayangkan persoalan pembayaran dan realisasi gaji guru honorer, beasiswa dan dana desa dipolitisir pihak tertentu.

Ia juga menyesalkan sikap anggota DPRD setempat yang berkicau di media sosial menyudutkan dirinya. Irwan menilai apa yang dilakukan anggota dewan tersebut sangat tidak etis dilakukan oleh seorang politikus.

"Ini sangat bahaya untuk dijadikan anggota dewan kedepannya, dan ini tidak etis dilakukan. Apalagi anggota DPRD, dia kan tahu kondisi keuangan saat ini, apalagi menghasut masyarakat dan mengompori guru agama untuk melakukan demo. Masyarakat harus berpikir cerdas dan mengevaluasi apakah orang seperti itu layak menjadi wakil rakyat," jelas Irwan, sebagaimana dikutip dari cakaplah.com, hari ini.

Sebelumnya beredar kabar akan ada unjukrasa pada 13 Juli mendatang oleh persatuan guru madrasah, LSM, dan mahasiswa. Irwan mengatakan terkait hal ini dirinya telah bertemu dengan persatuan guru madrasah tersebut.

"Mereka menyatakan bahwa mereka tidak ada kaitannya dengan aksi demo yang akan dilakukan, dan mereka juga mengatakan tidak ada kaitannya dengan komentar anggota DPRD di medsos, itu hanya kepentingan pribadi saja," kata Irwan lagi.

Ketua DPW PAN Riau itu menjelaskan bahwa pada prinsipnya, ribuan guru madrasah tersebut mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah. Sebab, guru menyadari kalau bantuan untuk guru madrasah tersebut hanya dilakukan oleh Pemkab Kepulauan Meranti saja.  Di daerah lain bantuan serupa tidak ada.

"Mereka (guru) juga memahami kondisi keuangan daerah saat ini yang tidak memungkinkan membayar honorer mereka," jelasnya.

Saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti meminta kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk menata dan memverifikasi kembali data guru madrasah yang mendapatkan bantuan hibah dari Pemkab Kepulauan Meranti, karena selama ini terjadi penggelembungan jumlah tenaga guru madrasah yang tidak sesuai dengan angka di lapangan.

Berdasarkan audit yang dilakukan Pemkab ternyata proporsi antara guru dan anak didik tidak seimbang, dimana jumlah guru hampir sama dibandingkan dengan siswa yang diajarkan. "Ini memunculkan indikasi bahwa sebetulnya bantuan yang kita salurkan tidak proposional," kata Irwan.

Dengan kondisi keuangan daerah yang morat marit saat ini Pemerintah daerah Kepulauan Meranti meminta kepada Kemenag untuk berperan aktif dan tidak melepaskan tanggung jawab dan kewajibannya kepada OPD yang ada di Pemkab Kepulauan Meranti.

Lebih jauh dijelaskannya, bahwa jangan sampai antara Pemerintah daerah dan Kemenag dibenturkan, karena hanya akan menambah persoalan baru.

Bupati mengatakan bahwa untuk membayarkan gaji guru honorer madrasah, pemkab Kepulauan Meranti harus menggontorkan dana sebesar Rp32 miliar pertahunnya.