Riauaktual.com - Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) pengurusan Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) yang menjerat tiga orang Pegawai Honor di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR). Maka Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru pindahkan pengurusan IUJK ke Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).   

Menurut Sekretaris Dinas PUPR Erizal mengatakan, saat ini Dinas PUPR tidak ada lagi melayani kepengurusan surat IUJK tersebut.

"Ya sudah lama kita tak ada melayani terkait IUJK ini. Bagi masyarakat atau pun pengusaha yang ingin mengurusnya langsung datang saja ke DPMPTSP yang ada di kantor walikota. Sebab sudah kita serahkan kepada dinas tersebut. Jadi kepengurusan IUJK itu satu pintu, sehingga lebih mudah lagi," ungkap Erizal.

Erizal menambahkan, penyerahan kepengurusan surat IUJK ini dilakukan setelah adanya intruksi dari walikota. Maka pihaknya langsung berkoordinasi dengan DPMPTSP untuk menangani pelayanan IUJK tersebut.

"Maka kita sarankan kepada seluruh masyarakat silakan datang ke DPMPTSP untuk kepengurusan IUJK itu. Mudah-mudahan  setelah penyerahan kepengurusan ini, kedepan lebih mudah dan semakin cepat, " harapnya.

IUJK merupakan salah satu segmentasi yang bagus untuk pelaku oknum pungli. Seperti diketahui, sebelumnya, ketiga tersangka oknum pungli IUJK yakni, Said, Martinus dan M Hairil berhasil meraup Rp 10.400.000,- dari dokumen IUJK.

Berdasarkan pengakuan tersangka, peraktek pungli ini sudah dilakukan sejak awal tahun 2016. Tiga tersangka ini memiliki peran yang berbeda. Said memiliki peran mengumpulkan para pemohon IUJK dan memintai sejumlah dana. Dari keterangan tersangka dana yang diminta (pungli,red) bervariasi mulai dari 1 juta hingga 5 juta.

Kemudian, Khairil memiliki peran untuk melengkapi administrasi perizinan dan hasil uang yang sudah terkumpul diserahkan kepada tersangka Martius. (yan)