Riauaktual.com - Presiden RI Joko Widodo minta, keberhasilan Satuan Tugas Kebakaran Lahan dan Hutan (Dansatgas Karlahut) pada 2016 dipertahankan. Bahkan kalau bisa, sebaran titik api yang ada tahun ini jauh lebih bisa diminimalisir lagi.

Demikian dikatakan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman disela-sela acara rapat Karlahut di Makorem, Rabu (7/6/17) saat menceritakan dirinya saat pertemuan rapat terbatas di Kantor Kepresidenan di Jakarta, baru-baru ini. Menurut gubernur, persoalan Karlahut di Riau ini akan terus menjadi prioritas penanganannya, baik pusat mau pun Riau sendiri.

"Pak Presiden sudah minta keberhasilan kita dalam mencegah dan menanggulangi Karlahut 2016 lalu minimal bisa dipertahankan. ini tentunya juga spirit juga bagi kita semua, terutama Tim Satgas Karlahut yang memang telah maksimal melaksanakan tugasnya," ungkap Andi.

Selain itu, Presiden juga mempertanyakan soal kesiapan Riau dalam menghadapi kemarau panjang yang saat ini sedang terjadi. Diperkirakan kerawanan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan sangat berpotensi terjadi, jika pemerintah lambat melakukan langkah pencegahan dan penanggulangan.

"Kita tentunya harus siap. Dengan pengalaman kita, Insya Allah Riau siap berupaya menekan terjadinya Karlahut," ujar Andi.

Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bancana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, Edwar Sanger mengatakan, untuk mengoptimalkan tekad Riau melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Karlahut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan meminjamkan sebanyak enam helikopter untuk Riau.

Helikopter itu diantaranya yakni dioprasionalkan untuk patroli rutin mengawasi lahan terbakar dari jalur udara. Kemudian ada juga yang disiapkan untuk melakukan water bombing.

Dijelaskannya, enam helikopter tersebut akan dioperasikan di tiga titik. Di antaranya di Kota Pekanbaru, Dumai dan jika memungkinkan satu titik heli itu akan ditempatkan di Japura Inhu. Namun, hal itu bisa saja berubah tergantung situasi.

Edwar menambahkan, masalah teknis lainnya sudah dikomunikasikan dengan BNPB termasuk mengatasi Karhutla lintas provinsi. Sebab kasus serupa juga pernah terjadi ketika ada Karhutla di perbatasan Riau-Sumbar. Wilayahnya sangat dekat dengan Riau, tapi Tim Satgas dari Riau tidak bisa melakukan pemadaman karena tidak ada izin lintas provinsi. (yai)