Riauaktual.com - Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Amien Rais disebut menerima transfer uang hingga Rp 600 juta dari hasil korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2005.

Aliran dana kepada Amien Rais ini mencuat dalam sidang pembacaan tuntutan terhadap mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang menjadi terdakwa kasus tersebut, Rabu (31/5) malam.

Ketua Progres 98, Faizal Assegaf menilai tudingan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Iskandar Marwanto itu sarat politis. Ini disebutnya fitnah keji untuk mengalihkan perhatian rakyat dari desakan penuntasan kasus BLBI dan proyek reklamsi Teluk Jakarta

"Jutaan rakyat tahu bahwa Amien Rais sangat getol mendesak KPK untuk membongkar kasus BLBI dan Proyek Reklamasi," tegas Faizal dalam pesan whatsapp yang diterima redaksi, Jumat (2/6).

Hal itu membuat KPK berupaya mencari cara menghindar dari tekanan publik.

Faizal melihat pendekatan pengalihan isu melalui modus penyebaran fitnah untuk membidik tokoh-tokoh oposisi yang kritis semakin menimbulkan keresahan. Jika hal itu dibiarkan ia khawatir hukum akan menjadi instrumen kepentingan politik kekuasaan untuk membungkam suara kritis para tokoh nasional, ulama dan aktivis.

Lebih lanjut ia mengatakan, sejak pimpinan KPK menghadap Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di Istana, publik makin mencurigai adanya deal politik untuk menghentikan penyidikan kasus BLBI, proyek reklamasi, kasus RS Sumber Waras dan kasus-kasus besar lainnya.

"Deal politik tersebut secara terang-benderang telah menempatkan KPK sebagai alat kepentingan politik kekuasaan yang bekerja atas arahan kepentingan Istana," terangnya, sebagaimana dikutip dari rmol.co.

Kecurigaan itu, menurut Faizal, kini makin terlihat jelas dari sikap KPK yang tiba-tiba berbalik arah menyerang tokoh reformasi Amien Rais lantaran yang bersangkutan giat menyerukan penuntasan kasus BLBI dan skandal proyek reklamasi.

"Modus-modus politik demikian tentu berpotensi memicu eskalasi dan ketegangan antara rakyat dan penguasa. Ujungnya akan muncul perlawanan secara keras dan berpotensi menjahtuhkan rezim Jokowi," imbuhnya.

Terlebih situasi kini makin memanas akibat tekanan penguasa kepada ulama dan tokoh-tokoh Islam dalam serangkaian kriminalisasi yang kian meresahkan rakyat.

Faizal menyarankan, Presiden Jokowi sebaiknya berhenti mempermainkan nurani umat Islam melalui aneka serangan politik kriminalisasi secara brutal dan semena-mena.

"Kesabaran rakyat ada batasnya, jangan sampai seluruh elemen umat Islam kembali bersatu dan turun ke jalan mendesak segera MPR RI menggelar Sidang Istimewa," ujarnya, mengakhiri.