Riauaktual.com - Amburadulnya persoalan birokrasi di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bengkalis saat ini menjadi sorotan sejumlah kalangan Masyarakat Bengkalis. Bahkan menimbulkan keprihatinan ditengah kalangan masyarakat di negeri Junjungan ini.

Terlebih, baru-baru ini santer di kalangan publik, penempatan sebagian pejabat struktural oleh bupati yang dinilai asal-asalan dan mengangkangi aturan yang ada. Sehingga menimbulkan polemik ditengah masyarakat. Seperti penempatan Plt Kadisdik Bengkalis Edi Sakura yang sebelumnya belum pernah menjabat sebagai pejabat struktural.

Ketua DPD Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat-Ib) Kabupaten Bengkalis, Amir Syahrudin memandang, dalam susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bengkalis, sepertinya Bupati Bengkalis Amril Mukminin telah banyak mengangkangi peraturan tentang perangkat Pemerintah Daerah.

"Bupati kita pandang telah mengabaikan jenjang karier dan good govermen, sehingga ada pegawai ASN yang sudah layak menduduki Eselon II, III dan IV tidak mendapat promosi jabatan," kata Amir Senin, 22 Mei 2017.

Dalam hal penempatan pejabat, menurut Amir, seseorang yang telah ditetapkan bersalah melalui kekuatan hukum yang tetap, sangat disayangkan masih tetap dipakai bupati. Apalagi pengalaman dan jam terbang belum teruji.

Disamping itu, lebih mirisnya kondisi BAPERJAKAT dan BKD Kabupaten Bengkalis sejak Bupati Amril Mukminin, telah memperburuk kondisi Pemerintah Daerah dari segi administrasi pemerintahan, pengembangan sosial ekonomi, budaya dan infrastruktur daerah.

"BAPERJAKAT dan BKD harus berfungsi, apa fungsinya hingga hari ini. Persoalan yang terjadi saat ini, akan memperburuk dunia pendidikan di Bengkalis," ujar Amir.

Apa yang disampaikan, menurut Amir telah tergambarkan dengan banyaknya SKPD yang dijabarkan Plt, bahkan Sekda pun masih Plt.

"Dengan kondisi ini, 2 tahun masyarakat berdampak rasionalisasi, akibat bobroknya kepemimpinan bupati saat ini," pungkas Amir yang juga pemerhati masalah pendidikan di Bengkalis. (put)