Riauaktual.com - Kepala DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Pekanbaru, Syaiful Alam, menilai, aksi sopir taksi konvensional dengan melakukan Sweeping kepada pengemudi transportasi berbasis aplikasi online merupakan luapan kekecewaan terhadap Pemerintah Kota (Pemko) yang tidak tegas.

"Memang urusan perut ini agak susah untuk dimengerti. Ditambah lagi, Pemko tidak tegas dalam mengambil sikap terkait dengan beroperasinya Uber dan Gojek yang nyata-nyata tidak memiliki badan hukum," ujarnya, ketika dihubungi, Rabu (17/5/2017) melalui telpon seluler.

Syaiful menambahkan, bahwa pihaknya mendukung pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang mengatakan tidak akan ada penambahan kuota taksi di Pekanbaru.

"Kami sangat mendukung dan merespon dengan baik pernyataan Kadishub yang mengatakan tidak ada lagi penambahan jumlah taksi di Pekanbaru," ujar Syaiful Alam.

Syaiful Alam berharap, sekiranya Pemko Pekanbaru tidak mengeluarkan izin operasi Uber dan Gojek. Sebab saat ini kebutuhan transportasi di Kota Bertuah sudah cukup kuotanya.

"Apabila Dinas Perhubungan tidak memberikan surat rekomendasi, maka pemerintah tidak bisa melakukan penambahan kuota," jelasnya.

Ketika ditanya jumlah armada taksi saat ini? Syaiful mengatakan bahwa kuota taksi berdasarkan izin prinsip ada sekitar 900 taksi. Namun yang sudah beroperasi di Pekanbaru hanya sekitar 700 unit taksi dari empat perusahaan taksi yang ada di Kota Pekanbaru.

"Sisanya kalau dikasih ke uber, maka empat perusahaan taksi di Pekanbaru bisa hancuran. Karena ini berdampak terhadap penghasilan mereka. Untuk itu tidak ada penambahan unit taksi," tutup Syaiful Alam. (yan)