Aturan Baru Gambut, Industri Kehutanan di Riau Mulai PHK Karyawan

Aturan Baru Gambut, Industri Kehutanan di Riau Mulai PHK Karyawan
ilustrasi

Riauaktual.com -  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai dilakukan pihak industri kehutanan di Provinsi Riau. Hal ini dilakukan menyusul diterbitkannya penerapan PP No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Riau, Muller Tambubolon, mengatakan saat ini PHK sudah mulai dilakukan. Bahkan hingga Juli 2017 akan ada ribuan karyawan yang dirumahkan.

"Setelah Lebaran Idul Fitri ini, total karyawan yang akan di-PHK ada 2.000 orang. Ini tidak bisa dihindarkan," ucap Muller, Jumat kemarin.

Bahkan dia menegaskan bahwa PHK massal akan terus dilakukan jika pemerintah tidak mengkaji lagi PP gambut soal pengolahan lahan gambut. Diperkirakan hingga akhir 2017, total karyawan industri pulp and paper serta turunannya akan mencapai 4.000 orang.

Dia mengatakan, ada dua perusahaan besar yang mempekerjakan ratusan ribu karyawan. Dua perusahaan itu adalah PT. Indah Kiat Pulp and Paper dan PT Riau Anda Pulp & Paper Tbk.

Dengan diterapkannya ketentuan dalam Menteri LHK No. P.17/ 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri LHK Nomor 12/2016 tentang HTI, maka dan realisasi tanaman seluas 526.070 hektare (ha) setelah ditumpang susun dengan peta Fungsi Ekosistem Gambut maka luas areal 393.215 ha atau 75% akan berubah menjadi fungsi menjadi hutan lindung dan yang tersisa 127.854 ha atau 24%.

"Areal seluas 393.215 ha itu masih bisa dipanen dalam satu daur atau 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun ke depannya dipastikan akan kehilangan bahan baku kayu sebesar 47.785.920 meter kubik atau sebesar 9.552.184 per tahun atau setiap tahun asumsi 1 ha sama dengan 120 meter kubik. Kehilangan bahan baku sebesar 9.557.184, maka kedua industri pulp dan kertas di Riau akan kehilangan produksi pulp sebesar 2.124.000 ton per tahun dengan asumsi 1 ton pulp dengan bahan baku kayu 4,5 meter kubik," ucapnya.

Selain sektor hulu yakni PHK, sektor hilir seperti perhotelan, restoran perdagangan, dan jasa transportasi yang selama ini bergantung dengan kelangsungan perusahaan juga terkena imbasnya. (Dr)

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index