Riauaktual.com - Setelah sebelumnya ke Kabupaten Indragiri Hilir, Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain, Jumat lalu, mengunjungi Kabupaten Indragiri Hulu.

Selama di Inhu, ada beberapa rangkaian kegiatan yang diikutinya. Usai menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba, jendral bintang dua itu langsung memberikan arahan kepada Kapolres Inhu dan jajaran.

Setelah menggelar shalat jumat berjamaah di Masjid Nurul Amal Pematang Reba, Irjen Pol Zulkarnain mengikuti jamuan makan siang bersama jajaran Pemkab dan Forkopinda Inhu.

Hadir juga, Ketua DPRD Inhu, Ketua Pengadilan Negeri Rengat, Kajari Inhu, Dandim 0302 Inhu, dan sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Inhu. Kemudian, Kapolda dan rombongan langsung menggelar pertemuan dengan jajaran Pemkab Inhu serta sejumlah tokoh dan pemuka masyarakat. Bertempat di Auditorium lantai 4 Kantor Bupati Inhu.

Mengawali arahannya, Kapolda Riau menyampaikan maksud kehadirannya dan pertemuan dengan para tokoh di Inhu, salah satunya adalah untuk mengetahui kinerja jajaran Polres Inhu. Terutama tingkat indisiplin anggota hingga pemecatan personil.

"Sepanjang tahun 2016, personil Polres Inhu yang diberi sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) berjumlah 16 orang," tegasnya.

Dalam pertemuan itu, Kapolda membahas seputar sejarah soal perkembangan organisasi kegamaan dan kepemudaan di Indonesia. Hal ini menyikapi kondisi saat ini terkait perkembangan paham-paham radikal.

Dengan demikian, untuk pencegahannya dibutuhkan sinergitas bersama seluruh elemen, tidak hanya TNI dan Polri. "Peran aktif tokoh, terutama pemuda sangat kita butuhkan. Jika kita sudah bersinergi satu sama lain, semuanya tentu akan kondusif," jelasnya.

Selain itu, Kapolda juga menerangkan seputaran soal penerimaan anggota polri yang tidak dipungut biaya. "Jika ada diantara kita yang dimintai uang untuk kelulusan anak-anak kita masuk anggota polri, laporkan langsung pada saya untuk ditindak," tegasnya.

Diakhir pertemuan itu, Kapolda juga mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba, mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan.

"Kepada masyarakat saya menghimbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena membakar lahan dan hutan termasuk tindak pidana," tukasnya. (Rilis)