Riauaktual.com - Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dilakukan pemerintah dinilai anggota DPRD Riau akan semakin menyusahkan masyarakat. Apalagi, kenaikan dilakukan pemerintah dalam kondisi perekonomian saat ini yang masih sulit, ditambah lagi akan mulai masuknya tahun ajaran baru dan bulan suci Ramadan.

'Ini yang ke dua kalinya pemerintah menaikan TDL dalam satu tahun ini, yang pertama dilakukan Januari lalu dan yang kedua awal Mei ini,'' ujar legislator DPRD Riau, Asri Auzar

Dikatakannya, seharusnya kenaikan TDL tersebut harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sebagai perwakilan rakyat di Provinsi Riau, Politisi Demokrat ini menilai kenaikan TDL semakin menambah beban masyarakat, karena saat ini masyarakat masih dalam kondisi terjepit.

"Karena perekonomian di Riau juga sedang tidak stabil, pertumbuhan ekonomi hanya dua persen. Harusnya pemerintah yang berwenang menaikkan TDL tersebut harus memikirkan masyarakat juga," ungkap Asri kepada wartawan kemarin.

Kenaikan TDL harusnya tidak dilakukan pemerintah yang didominasi digunakan masyarakat menengah kebawah. "Dan untuk listrik bersubsidi itu seharusnya jangan dinaikkan tarifnya kalau yang industri tidak apa-apa dinaikkan," ujar Asri.

Politisi Asal Rohil ini sangat menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan menaikkan tarif dengan tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Menurutnya, seharusnya pemerintah terlebih dahulu melakukan sosialisasi baru setelah itu dapat melakukan kenaikan tarif.

"Karena PLN inikan perusahaan negara, bukan perusahaan pribadi. Tentu ini sangat kita sayangkan kalau dinaikkan secara mendadak, akibatnya masyarakat semakin terkejut dan menderita kedepannya. Karena untuk kebutuhan saat ini saja sudah tidak cukup, ditambah lagi biaya anak mau masuk sekolah dan sebentar lagi masuk bulan Ramadan," beber Asri.

Pemerintah dalam mengambil keputusan seharusnya memikirkan kepentingan masyarakat banyak, bukan sesuka hati pemerintah saja saat melakukan kenaikan tdl.

"Dan jika alasan menaikkan tarif adalah beban subsidi yang besar maka PLN harus melakukan penertiban dengan mencabut subsidi pada orang-orang yang dianggap mampu," pungkas Asri. (rud)