Riauaktual.com - Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap melakukan sekuritisasi aset yang diperintahkan Presiden Joko Widodo. PLN akan mensekuritisasi sejumlah aset pembangkitnya dan mengincar dana hingga Rp 10 triliun.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka menegaskan bahwa proses sekuritisasi aset atau Efek Beragun Aset (EBA) yang akan dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) bukanlah menjual aset. Hal ini pun sebagai jawaban atas beredarnya isu bahwa PLN akan menjual aset anak usahanya.

Made menjelaskan, sekuritasi aset PLN adalah ada salah satu program dalam pelaksanaan korporat financing upaya PLN untuk mencari modal pendanaan dengan mengagunkan salah satu anak perusahaan.

"Misalnya PLN punya piutang, saya datang ke bank minta bayarin dulu. Setelah itu saya terima bukti utang bank, saya bayarin piutang saya dulu yang dibayarin bank. Misalnya kalau lima tahun, saya bayar 95 persen Tapi bank tagihnya 100 persen. Ini konsep yang diterapkan sekuritasi aset," katanya di PLTA Lamajan, Bandung, sebagaimana dikutip dari merdeka.com, kemarin.

Nantinya dana sebesar Rp 10 triliun untuk mendanai infrastruktur seperti menambah kapasitas dan pembangkit listrik.

"Kurang lebih dana Rp 10 triliun untuk biaya infrastruktur untuk menambah 16.000 gardu induk itu perlu pendanaan dan konsep pendanaan yang lebih murah," ujarnya.

Sebulumnya Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, mengatakan PLN juga akan melakukan penerbitan surat utang untuk menambah likuditas perseroan. PLN mengincar dana USD 3 miliar dari penerbitan surat utang ini dengan tenor 10 tahun.

"Satu untuk mengganti yang jatuh tempo dan yang lain untuk transmisi," tutupnya.

Sejumlah investor dalam negeri dan asing minat untuk menanamkan modalnya di BUMN dengan jaminan aset perusahaan pelat merah tersebut.

Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Pontas Tambunan, mengatakan investor dalam negeri salah satunya datang dari dana pensiun.

"Asing ada peminat tapi belum bisa disampaikan," ujarnya.

Pontas melanjutkan pemerintah menargetkan sekuritisasi aset mulai bisa dilakukan sekitar Mei hingga Juni. "Sekuritisasi termasuk baru jadi tidak bisa langsung dilaunching. Kita mempersiapkan dengan tepat."