Riauaktual.com -  Ketua Panita Khusus (Pansus) A DPRD Inhu, H Encik Aprizal meminta kepada SKPD di Pemerintah Kabupaten Inhu agar supaya menyikapi hasil rekomendasi pansus A yang telah disampaikan kepada wakil bupati Inhu dalam rapat paripurna LKPJ Bupati Inhu tahun 2016.

Hal ini disampaikannya kepada wartawan Rabu kemarin di Kantor DPRD Inhu. Ditegaskannya, hasil pembahasan LKPJ bupati Inhu tahun 2016 sudah disampaikan dalam rapat paripurna Selasa (2/5) malam agar ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam program pembangunan oleh pemerintah Inhu kedepan.

Rekomendasi yang disampaikan tersebut adalah terkait mengenai dana tanggap darurat supaya di anggarkan melalui dinas PU. Karena tahun 2016 dana tanggap darurat tidak ada dianggarkan sehingga ketika terjadi musibah bencana alam bulan Februari kemarin yang mengakibatkan kerusakan jembatan dan infrasruktur jalan tidak dapat diperbaiki dengan cepat.

Kemudian Dinas PU juga diharapkan menganggarkan pembelian alat berat yang baru termasuk laboratorium di dinas PU sebab kondisi alat berat dan labor yang ada tidak layak lagi dipakai, jika masih tetap dipakai dan dipertahankan lebih besar dana perbaikan dari pada  pemasukan sehingga PAD untuk daerah tidak pernah bertambah.

"Pemerintah Inhu supaya secepatnya menetapkan tapal batas desa dan tapal batas kecamatan, termasuk tapal batas kabupaten demi menghindari konflik yang mengakibatkan kerugian baik material dan moril," katanya.

Disamping itu, Pansus A DPRD Inhu juga meminta kepada bupati Inhu H Yopi Arianto SE menempatkan jabatan penyidik PPNS di Satpol PP, termasuk tenaga teknis di kantor badan penanggulangan bencana daerah Inhu.

"Selain itu dana DAK yang tidak bisa dicairkan dalam kegiatan tahun 2016 akibat syarat-syarat dan prosedur tidak terpenuhi oleh SKPD yang bersangkutan,  hal ini kedepan diharapkan tidak terulang lagi," harapnya. (Obe)