Riauaktual.com - Presiden Jokowi sempat berbicara akan menggeser, mencopot, atau mengganti menteri yang tak penuhi target. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menyerahkan hal tersebut kepada Jokowi.

Menurut JK, reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, hal ini tergantung keputusan dan penilaian presiden.

"Reshuffle itu hak prerogatif presiden. Jadi tentu tergantung cara penilaian-penilaian yang diadakan Pak Presiden," kata Jusuf Kalla di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, Senin (24/4) kemarin.

Ia tidak mau mengungkapkan adakah menteri yang belum bekerja maksimal sehingga target belum tercapai akan diganti. Menurutnya, hal itu adalah urusan pemerintah.

"Ya, itu urusan pemerintah," ujar JK dikutip dari detik.com.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tiba-tiba menyinggung soal perombakan kabinet atau reshuffle dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4) lalu.

Hal yang sangat jarang keluar dari mulut Jokowi.

Awalnya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017. Target itu meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

"Tahun depan (2018) saya berikan target 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depannya lagi, 9 juta sertifikatnya harus dikeluarkan, untuk rakyat, petambak kecil, petani, nelayan, tukang becak," ujar Jokowi.

"Saya bekerja memang selalu memakai target," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Soal target itu yang mungkin dinilai menteri terlalu tinggi, Jokowi tidak mempersoalkannya.

"Itu urusannya menteri. Setahu saya, target itu harus dapat diselesaikan," ucap Jokowi.

Jika sang menteri tak mampu mencapai target, pergantian atau pergeseran posisi menteri alias reshuffle adalah jawabannya.

Apakah wacana perombakan kabinet ini menjadi sinyal Ahok bakal menjadi menteri?

Kekalahan incumbent Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama alias Ahok pada Pilkada DKI Jakarta putaran II menimbulkan spekulasi ia bakal menjadi menteri di Kabinet Jokowi.

Kedekatan Ahok dengan Presiden Jokowi disebut-sebut akan memuluskan jalannya meraih jabatan baru.
Isu yang muncul antara lain Ahok akan jadi menteri hingga Dirut BUMN.

Namun sebelum kalah, Ahok pernah berseloroh mengincar posisi Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog).

Hal itu diungkapkan Ahok pada juli 2015 lalu. Keinginan itu, kata Ahok, kerap dia lontarkan bila bertemu Presiden Jokowi.

"Saya sudah bilang ke Presiden kalau bos Bulog enggak beres biar saya yang gantikan," kata kata Ahok pada peresmian Operasi Pasar 2015 di Balai Kota, Kamis, 2 Juli 2015 lalu.

Menurutnya saat itu, peranan Bulog sangat penting bagi masyarakat. Sebab, perusahaan ini menjadi tumpuan untuk menjamin pasokan beras di pasar. Isu lain, Ahok akan menjadi menteri juga beredar informasi di media sosial. Bahwa Ahok akan diberi jabatan Menteri Dalam Negeri.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tertawa saat wartawan menanyakan soal kemungkinan dia menjadi menteri di Kabinet Kerja pimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Adapun Ahok kalah dari pesaingnya, pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur, Anies Baswedan- Sandiaga Uno, berdasarkan hasil quick count lembaga survei dan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

"He-he-he..(Posisi) menteri kan bukan hak saya," kata Ahok terkekeh, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/4) lalu.

Ia masih tertawa ketika wartawan menanyakan mengenai posisi yang akan dijabatnya setelah tak lagi menjadi gubernur.

Disayangkan

Pengamat politik Hendri Satrio mengaku sudah memprediksi wacana reshuffle kabinet, sebelum pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI 2017.

Ia mengakui wacana perombakan Kabinet Kerja oleh Presiden Jokowi menjadi pembicaraan yang populer.

"Setelah pilkada akan trending topic reshuffle, terbukti. Reshuffle kan dibicarakan sejak lama," kata Hendri melalui pesan singkat kepada Tribunnews.com, Senin (24/4) kemarin.

Jika Presiden Jokowi menginginkan dua periode masa pemerintahannya, Hendri mengatakan janji kampanye harus terwujud, dan masyarakat dapat melihat hasilnya dalam 4,5 tahun. Kemudian, kata Hendri, Jokowi harus memperkuat dan membentuk tim sukses untuk maju di periode kedua

"Meskipun kurang tepat, ada pula muncul spekulasi menyelamatkan mantan koleganya (Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok) di Jakarta," tutur Hendri.

"Kalau benar (reshuffle) untuk membuat Ahok masuk sangat disayangkan, enggak kekurangan yang mendera, seperti enggak punya tokoh lainnya," tambah Hendri.

Bila reshuffle dilakukan, Hendri menuturkan PKB dan PPP dapat terancam. Berkaca pada Pilkada DKI Jakarta, PKB dan PPP mendukung Ahok-Djarot di putaran kedua, tetapi tidak memberikan hasil yang signifikan.

"PAN yang konsisten dengan pendiriannya akan dianggap positif oleh Jokowi, konsisten dan loyal. Ini akan menjadi poin plus, PKB dan PPP terancam," ulas Hendri.