Riauaktual.com - Banyaknya kasus korupsi dan hukum yang menjerat politisi adalah untuk membiayai partai politik. Karena tidak mungkin bisa merebut kekuasan dan mempertahankannya tanpa adanya uang. Sehingga ada beberapa oknum menggunakan jalur pintas dalam memenuhinya.

Politisi PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, partai politik tidak dapat dipisahkan dengan uang. Karena uang menjadi salah satu motor penggerak partai dalam mempertahankan kekuasaan ataupun mencoba meraih posisi dalam satu pemerintahan.

"Politik tidak bisa dipisahkan dari uang. Karena untuk bisa mempertahankan dan memperebutkan kekuasaan dengan uang. Sehingga demokrasi saat ini semu, dari dan oleh rakyat itu tidak bagian teguh kokoh, karena lebih banyak dipengaruhi oleh uang," katanya dalam diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, seperti dilansir merdeka.com, Senin (24/4).

Dia mengungkapkan, partai politik saat ini memang telah mendapatkan subsidi atau bantuan dana untuk operasional dari negara. Namun, dana tersebut masih jauh dari angka cukup.

"Artinya ada wacana kenapa kemudian penelitian menyatakan partai politik sangat buruk dan cenderung partainya terlibat korupsi dan hukum. Salah satunya kita beranggapan membiayai partai itu cukup besar, untuk membesarkan partai tidak cukup hanya dari iuran, sumbangan parpol dan dari luar, itupun dibatasi. Itupun tidak cukup," tegasnya.

Namun, Yoga mengungkapkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum nantinya negara betul-betul membiayai partai politik. Di mana hal pertama yang harus diperhatikan adalah mengenai kesiapan finansial negara untuk merealisasikan rencana tersebut.

"Kedua partai politik siap apa enggak, prosedurnya mekanismenya harus betul-betul. Jangan cacat administrasi dan ketiga, mengenai persepsi masyarakat. Karena cenderung negatif belum ada kepercayaan kepada parpol untuk dibiayai negara," ujarnya.

Dia mencontohkan di Meksiko yang saat ini telah menerapkan sistem tersebut. Bahkan negara telah mensubsidi 30 persen dari seluruh pengeluaran partai setiap tahunnya. Ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi Indonesia saat sekarang, karena baru bisa mensubsidi sekitar 1,3 persen.

"Berdasarkan penelitian Perludem rata-rata partai politik disubsidi negara 1,3 persen dari total pengeluaran partai. Jadi sangat kecil. Kalau kemudian dibiayai oleh negara disesuaikan keuangan negara akan menjadikan parpol mandiri dan tidak disandera oleh kekuatan kapital," tutup Yoga.