Riauaktual.com - Empat pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Kehutanan (Dishut) Riau menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan pemerasan sebesar Rp5 juta, Selasa (18/4/17) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Keempat PNS itu adalah, Toni Aritonang (45), Salim Cerkas(39), Hendra (43) dan Junaedi(48) Hutasuhut. Mereka dihadirkan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum (JP) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar Berman Prananta SH dabn Eko SH.

JPU di hadapan majelis hakim yang dipimpin Editerial SH menyatakan, keempat dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli Polda Riau, Sabtu (7/1/17) silam.

Berawal pada Kamis (5/1/17) malam, sekira pukul 21.30 WIB tiga terdakwa Salim, Junaedi dan Hendra melakukan penangkapan terhadap sebuah truk Colt Diesel Nopol BM 8864 MC. Truk itu mengangkut kayu olahan dari Sumatera Barat dengan tujuan Medan melintas dari Kubang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Ketiganya lalau menghentikan truk bermuatan kayu tersebut. Lalu, Truk bermuatan kayu dan sopir digiring ke Jalan Jenderal Pekanbaru.

Ditempat ini ketiganya lalu menyuruh sang sopir untuk menghubungi pemiliknya yang tak lain H Wan Muhammad Iqbal.Dalam aksinya, terdakwa meminta uang sebesar Rp30 juta kepada pemilik.

Namun setelah tawar menawa H Wan Muhammda hanya mau memberikan uang Rp5 juta, karena truk dan kayu telah dilengkapi dengan dokumen pengangkutan yang sah. Selanjutnya, Wan Muhammad Iqbal timbul niat untuk menjebak oknum Dishut Riau ini dan ia pun sepakat untuk menyerahkan uang yang diminta ketiga tersangka di warung lontong Jalan Dahlia, persisnya tak jauh dari Kantor Polhut Dishut Riau.

Waktu korban menyerahkan uang Rp5 juta yang diminta ketiga terdakwa saat itu masuklah Tim Saber Pungli dan menangkap tangan ketiga ASN bersangkutan.Dari pengakuan ketiga terdakwa ini, permintaan uang itu atas perintah Thoni Aritonang, dan tim Saber Pungli kemudian melakukan penangkapan terhadap Toni.

Akibat perbuatannyaPasal 12 huruf e UU jo Pasal 11 no 20 tahun 2001, tentang penerimaan uang oleh PNS atau pejabat yang dilarang Undang-Undang. (Nur)