DPD sesalkan bagi-bagi sembako di Pilkada DKI

DPD sesalkan bagi-bagi sembako di Pilkada DKI
Wakil Ketua DPD RI 2014-2019, Farouk Muhammad

Riauaktual.com - Wakil Ketua DPD RI 2014-2019, Farouk Muhammad menyesalkan acara bagi-bagi sembako yang dilakukan salah satu pasangan calon Gubernur DKI Jakarta di hari tenang sekaligus menilainya sebagai bentuk suap yang dilarang dalam undang-undang.

"Kalau kita baca pengertian money politics dalam UU Pilkada saya kira jelas. Pemberian sembako dan barang-barang lain dengan maksud mempengaruhi pemilih masuk kategori money politics. Saya menyesalkan jika hal itu dilakukan oleh Paslon," katanya sebagaimana dikutip dari Rimanews.com tadi malam.

Dalam tinjauan dan Informasi yang di dapatnya sepanjang hari terakhir masa kampanye telah terjadi pembagian paket sembako berupa minyak sayur, tepung terigu dan sejenisnya dengan harga menukarkan kupon Rp2.000-Rp15.000 dengan syarat membawa foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Kasus tersebut bisa ditemukan di Daerah Setiakawan kelurahan duripulo kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Juga di Daerah Tanah Abang, Kampung Rambutan dan Matraman.

Walaupun sejumlah kegiatan Money Politic tersebut sudah ditindak atau dihentikan oleh Bawaslu dan Panwaslu setempat, kegiatan ini harus tetap diproses hingga tuntas, transparan dan akuntabel.

"Saya kira banyak informasi temuan pembagian sembako yang diunggah melalui sosial media. Saya saja menerima dan membaca viral informasi itu. Bawaslu dan Sentra Gakumdu harus bertindak tegas tanpa pandang bulu," tegasnya.

Selain itu, Mantan Kapolda NTB ini mengingatkan agar penyelenggara Pemilu atau Plkada dan negara segera merespons setiap temuan atau informasi yang meresahkan dan merusak tatanan demokrasi yang sudah kita bangun dengan susah payah dinegeri ini.

Jika upaya money politic tersebut terus dibiarkan, dia kuatir masyarakat tidak percaya dan bertindak sesuai kehendaknya.

"Bahaya kalau penyelenggara dan negara tidak hadir menegakkan aturan atas pelanggaran berdasarkan informasi masyarakat. Karena dalam masyarakat dengan tingkat ketidakpercayaan yang relatif tinggi, jika informasi demikian tidak direspons dengan baik maka dapat mengundang bekerjanya mesin informal yang destruktif,” jelasnya.

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index