Riauaktual.com - Seratusan massa GMPR menggelar aksi demo di Polda dan Kajati Riau, Jalan Gajahmada. Mereka menuntut dugaan korupsi pembangunan ruang terbuka hijau yang diduga melibatkan Anto Rachman, abang kandung Gubri, diusut tuntas.

Di Polda Riau tepatnya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), massa Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Riau (GMPR), mendesak untuk mengusut tuntas dugaan korupsi proyek pembangunan 2 (dua) Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pekanbaru.

"Tegakkan hukum secara adil dan transparan untuk kasus dugaan korupsi proyek RTH," tegas Boery Marihot Pesolima, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi GMPR, Rabu (12/4).

Apalagi, imbuhnya, korupsi pembangunan 2 RTH ini diduga melibatkan abang kandung pemimpin di negeri ini, AR. Yang bersangkutan ketika itu diduga membawa dan mem-back-up PT Bahana Prima Nusantara) dan PT Bumi Riau Lestari sebagai pemenang proyek tersebut.

"Usut tuntas dugaan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme, Red) atas konspirasi pelelangan proyek yang menyebot APBD Riau sebesar Rp14 miliar ini," pungkasnya dikutip dari riauterkini.com.

Usai menyampaikan tuntutan, ratusan massa ini langsung ditemui Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Johny Eddizon Isir. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan pihak Kejati soal laporan dugaan korupsi tersebut.

"Tentu, kita akan koordinasikan. Sejauh mana progres kasus tersebut," sebut Johny Eddizon Isir di hadapan ratusan pendemo.

Mendengar jawaban itu, massa pun kemudian membubarkan diri. Mereka lalu melanjutkan aksi serupa di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dengan tuntutan yang sama.

Unjuk rasa itu sempat membuat arus kendaraan tersendat, terutama di Bundaran Tugu Zapin. Ruas Saat menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, massa masih tepat dengan tuntutannya. Tidak berlangsung lama, massa disambut Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Riau, SP Simaremare SH dan Kasi Penkum dan Humas, Muspidauan SH

"Kita akan terus menindak lanjuti penyidikan kasus ini yang saat ini masih berjalan, kita mohon dukungan kawan kawan. Yang mana saat ini kita tengah mencari fakta fakta terkait izin izin dan kerugian negara pada proyek tersebut," tegas SP Simaremare.