Riauaktual.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap lima orang di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pekanbaru Jalan Parit Indah, Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya membuat Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga angkat bicara.

"Tentunya ini sangat kita sesalkan, dan saya berharap mereka yang tertangkap OTT diproses sesuai hukum yang berlaku," ucapnya saat berbincang bersama wartawan, Selasa (11/04/2017)

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, sanksi bagi pelaku pungli harus tegas, kalau dia masi berstatus honorer harus segera dipecat, namun kalau dia berstatus pegawai negeri harus ditindak secara undang-undang kepegawaian, tetapi proses hukum juga harus tetap berjalan.

"Ini sudah untuk yang kedua kali kalau tidak salah terjadi OTT di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, tentunya ini harus disikapi oleh Penjabat walikota sekarang untuk mengambil keputusan," tuturnya

Seperti diketahui, tim Saber Pungutan Liar (Pungli) Kepolisian Daerah (Polda) Riau, Senin kemarin sekitar pukul 15.00 wib, melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap lima orang di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pekanbaru.

"Ia benar, OTT. Tapi, masih kami dalami," ungkap Direktur Ditreskrimsus Polda Riau Komisaris Besar Polisi Johnny Edison Isir, kepada wartawan, Senin malam.

Sementara Kabid Humas Polda Riau Komisaris Besar Polisi Guntur Aryo Tejo menjelaskan, dari hasil OTT diamankan sejumlah barang bukti (BB), antara lain uang sebesar Rp.10,4 Juta, 1 (satu) unit Personal Computer (PC), Dokumen Izin Usaha Jasa Konstruksi‎ dan satu rangkap buku IUJK.

"Kuat dugaan terkait pungutan yang tidak sah (pungli) dalam pengurusan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Dimana, biaya IUJK itu dipungut pada saat pengambilan IUJK oleh masyarakat yang melakukan pengurusan. Adapun besaran biaya yang dipungut bervariasi, sesuai dengan klasifikasi perusahaan," ungkapnya. (DWI)