Riauaktual.com - Terkait adanya bantuan sapi potong sebesar Rp7 miliar dalam APBD 2017 menjadi sorotan karena dinilai rawan penyelewengan. Komisi B DPRD Riau akan memanggil Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau untuk melakukan hearing mempertanyakan anggaran Rp7 miliar tersebut.

Sekretaris Komisi B DPRD Riau Syamsurizal mengungkapkan adanya anggaran bantuan sapi potong tersebut. Namun, Syamsurizal mengaku tidak mengetahui berapa besar anggaran. "Kita akan panggil hearing Kepala Dinas Peternakan untuk mempertanyakan anggaran tersebut," ungkap Syamsurizal kepada wartawan Senin (10/4) di gedung DPRD Riau.

Politisi PAN ini menuturkan jika anggaran bantuan sapi potong tersebut termasuk pokok pikiran DPRD Riau dan hasil Musrenbang. "Memang itu, termasuk pokir (pokok pikiran) dewan dan yang dibahas dalam musrenbang," ujar Syamsurizal.

Berbeda dengan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman yang mengkritisi dan mempertanyakan pertanggungjawaban bantuan sapi potong Rp7 miliar tersebut. Syamsurizal justru mendukung program tersebut karena menurutnya bantuan tersebut langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Karena langsung menyentuh kepentingan masyarakat dan anggaran ini juga dianggarkan setiap tahun dan jelas pertanggung jawabannya," terang Syamsurizal.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Noviwaldy Jusman mempertanyakan terkait program bantuan sapi potong pada petani  di tahun 2017 oleh pemprov Riau yang nilainya mencapai angka Rp 7 Miliar.

Dedet mempertanyakan hal ini lantaran program bantuan sapi potong tersebut tidak punya indikator dan sangat rentan penyimpangan. "Kesal saya soal sapi yang mereka bagi - bagi. Sebab saya melihat bantuan kepada petani berupa sapi potong rentan penyimpangan dan tak punya indikator," ujar Dedet. (rud)