Riauaktual.com - Anggota DPRD Kota Pekanbaru Heri Setiawan mengatakan dengan adanya keterbatasan anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akibat beberapa kali pemotongan oleh pemerintah pusat berdampak langsung untuk pembangunan fisik kantor kelurahan baru hasil pemekaran.

"Seperti khususnya di daerah pemilihan (Dapil) saya ada 10 kekurahan baru dari 13 kelurahan lama yang ada, dari sekian banyak kantor lurah yang saya datangi banyak yang tidak layak bagi seorang pamong dalam melayani masyarakatnya baik itu secara sumber daya manusia hingga infrastrukturnya menang sangat tidak memungkinkan," ucap Heri Setiawan, Rabu (5/4/2017).

Politisi Demokrat ini juga mengatakan dengan keterbatasan dana dan anggaran saya juga mengetuk mulai dari Pemko hingga DPRD untuk secepatnya membuat semacam solusi untuk menganggarkan anggaran ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

"Kita meminta agar pada APBD Perubahan mendatang anggaran untuk pembangunan kantor kelurahan baru hasil pemekaran dapat di anggarkan agar bisa melengkapi semua infrastruktur yang belum tersedia supaya pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal," tuturnya.

Lebih lanjut Heri berharap kepada seluruh lurah yang kantornya masih menyewa dan sementara serta belum menempati gedung baru agar tetap bersabar dan tabah. Dan juga pada semua RT/RW yang baru dilantik agar bersabar honornya karena ditahun 2017 ini kita belum ada penganggaran untuk RT/RW yang baru.

"Karena pemekaran baru dimulau di awal tahun ini, maka dari itulah kita memekarkan RW yang ada setelah ketok palu APBD 2017, mudah-mudahan kita bisa menganggarkannya pada APBD Perubahan 2017. Insya Allah pada APBD murni 2018 barulah kita anggarkan," pungkasnya. (DWI)