Riauaktual.com - Pengajuan sebanyak 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke DPRD Bengkalis ternyata kesemuanya baru sebatas judul, belum ada materi atau draft ranperda yang disampaikan sama sekali oleh pihak eksekutif.

Ketua Sementara DPRD Bengkalis Abdul Kadir SAg mengemukakan bahwa sejauh ini dewan belum bisa berbuat apa-apa terhadap pengajuan judul ke 17 ranperda tersebut. Untuk itu, ia meminta pihak eksekutif melalui Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) serius dalam menyiapkan payung-payung hukum dan dapat diajukan secepatnya ke DPRD Bengkalis untuk ditindaklanjuti.

"Ada 17 ranpeda yang sudah disampaikan ke kita (DPRD Bengkalis,red). Tapi semuanya baru sebatas judul belum ada satupun materi ranperda yang sudah sampai hingga sekarang ke dewan, sehingga belum dapat dilakukan pembahasan apapun," kata Abdul Kadir kepada wartawan, kemarin.

Dipaparkan Kadir, ke 17 usulan Ranperda tersebut merupakan bagian dari Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang harus segera ditindaklanjuti. Walaupun kesemua ranperda yang diajukan tersebut, mustahil semuanya dapat terselesaikan dalam satu tahun anggaran, setidaknya pembahasan dapat dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kebutuhan daerah.

Diakui politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, dari 17 ranperda tersebut, dua diantaranya merupakan hak inisiatif DPRD Bengkalis, yaitu Ranperda pemekaran kelurahan dan desa serta ranperda mengenai corporate social responsibility (CSR). Setidaknya setengah dari judul Ranperda yang sudah disampaikan dapat diselesaikan tahun 2017 ini, tentu saja pihak eksekutif sesegera mungkin menyampaikan materinya ke dewan.

"Kita minta pihak eksekutif serius dalam menyiapkan ranperda, sehingga begitu judulnya sudah disampaikan ke dewan, langsung di-follow up dengan materi. Dan dewan-pun dapat membentuk panitia khusus (pansus) untuk melakukan pembahasan materi ranperda-ranperda itu," pinta Kadir.

Ke 17 judul Ranperda yang disampaikan itu adalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,  Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016, RTRW, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Pajak Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Restribusi Pajak Air Tanah.

Kemudian Restribusi Jasa Umum, Restribusi Jasa Khusus, Perizinan Tertentu, Penyertaan Modal kepada PT, Bumi Laksamana Jaya (BLJ), Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pengelolaan Zakat dan Biaya Transportasi Jemaah Haji. Dan kesemuanya sudah disampaikan Pemkab Bengkalis melalui sidang paripurna pada tanggal 20 Maret 2017 oleh Wakil Bupati Muhammad. (put)