Riauaktual.com - Walaupun menyadari keuangan sedang tidak baik dan mengalami rasionalisasi anggaran, Pejabat Walikota Pekanbaru Edwar Sanger tidak menampik dan terkesan menyetujui atas pembelian puluhan kendaraan dinas untuk pejabat dilingkungan pemerintah Kota Pekanbaru.

Bahkan Menurut Edwar, Jika kebutuhan akan kendaraan dinas tersebut tidak dipenuhi akan berpengaruh besar kepada kinerja pejabat itu sendiri.

"Sekarang gini, kita juga butuh dengan sesuatu yang yang bisa menunjang kinerja kita, kalau tidak ditunjang akan berpengaruh lebih besar lagi," ujar Edwar Sanger, Minggu (26/03)

Edwar juga menyebut, ia memahami dengan situasi keuangan yang ada, namun tentu dengan aturan yang ada, sewajarnya ajalah untuk menyesuaikan dengan apa yang kita harapkan.

Sementara terkait adanya tudingan dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa pembelian kendaraan dinas pejabat Pemko suatu pemborosan anggaran, Edwar menilai hal tersebut suatu hal yang wajar, sejauh tidak melanggar aturan yang ada.

"Yang namanya kita berbuat, ada yang suka ada yang tidak suka, sepanjang tidak menyalahi aturan monggo saja," tuturnya.

Masih menurut Edwar Sanger, pengadaan Kendaraan dinas tersebut sudah diusulkan dan dibicarakan sejak awal antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan DPRD Kota Pekanbaru, sementara dirinya sebagai Pejabat (Pj) Walikota mengaku hanya menjalankan apa yang sudah ada.

"Dari bawah sudah diusulkan terlebih dahulu bersama DPRD, kalau sayakan PJ, barang tersebut sudah selesai semuanya, sekarang kalau barang itu sudah di anggarkan APBD kita tinggal melaksanakan. Tinggal saya meminta disesuaikan dengan aturan dan kebutuhan, barangkali untuk anggota DPRD, untuk operasional  SKPD yang ada, apalagi OPD kita sekarang udah bertambah," pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya,Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru melakukan pembelian kendaraan dinas yang diperuntukan bagi para pejabat Pemko Pekanbaru. Total anggaran adalah Rp11 Miliar.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPKAD Alek Kurniawan. Ia mengatakan ada sekitar 20-25 kendaraan roda empat yang diperuntukkan bagi para pejabat.

"Kalau untuk roda dua saya lupa berapa pastinya. Yang saya ingat roda empat, sekitaran 20-25 lah," ujarnya.

Ia mengatakan pengadaan mobil dinas tersebut sebelumnya adalah pengajuan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (pur)