Riauaktual.com – Sejak memasuki Januari 2017 hingga menjelang akhir Maret 2017, uang tunjangan daerah bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Kesehatan, red) yang bertugas di bawah naungan Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Siak tak kunjung dibayarkan. Bahkan dikabarkan uang tunjangan daerah tersebut justeru nantinya akan dipotong sebesar 50 Persen oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Siak.

Atas desas-desus akan adanya pemotongan tunjangan daerah sebesar 50 Persen tersebut, telah membuat sejumlah Pegawai Kesehatan di Kabupaten Siak merasa terpukul dan kian cemas. Sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang PNS yang (enggan disebut namanya, red), yang saat ini bertugas di salah satu Puskesmas di Kabupaten Siak.

“Sejak Januari hingga Maret 2017 ini, uang tunjangan daerah kami memang belum dibayarkan oleh Pemerintah, padahal untuk membiayai kebutuhan sehari-hari cuma uang tunjangan daerah itu lah yang kami harapkan, karena uang gaji sudah tergadai untuk angsuran hutang di Bank, bahkan kabarnya uang tunjangan daerah itu akan dipotong sebesar 50 Persen,” papar salah seorang Pegawai Kesehatan di Siak, dilansir dari infosiakcom, kemarin,

Hal senada juga dikatakan Pegawai Kesehatan lainnya. Dirinya menyebutkan, tak hanya uang tunjangan daerah tahun 2017 saja yang belum dibayar, melainkan juga uang tunjangan daerah tahun 2016 (untuk bulan November-Desember).

“Kalau secara keseluruhan, uang tunjangan daerah kami yang belum dibayar itu sudah hampir masuk Lima bulan, yakni November-Desember 2016, hingga Januari-Maret 2017, oleh sebab itu kami berharap, kiranya Pemerintah Daerah melalui instansi terkaitnya bisa segera melakukan pembayaran, karena sekarang ini kami semua memang sudah mumet betul mas,” ujar salah seorang Pegawai Kesehatan.

Menanggapi keluhan dan kecemasan yang dialami oleh para Pegawai Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Siak Tony Chandra, melalui Sekretaris Diskes Siak H Ismed menjelaskan, bahwasanya untuk pembayaran tunjangan daerah bagi para Pegawai Kesehatan di Siak itu, pihak Diskes masih menunggu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Keuangan Daerah.

“Terkait uang tunjangan daerah itu, kami akan membayarkannya kalau sudah ada SP2D dari Badan Keuangan Daerah untuk pos tunjangan daerah, namun sampai saat ini belum ada,” terang H Ismed.